SUMENEP | KLIKTIMES.ID – PMII Universitas PGRI (UPI) Sumenep menggelar nonton bareng (nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Pesta Babi di Cafe Kancakonah Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum yang turut menyaksikan dan mendiskusikan film yang mengangkat potret ketimpangan sosial di Papua.
Ketua Komisariat PMII UPI Sumenep, Diky Alamsyah, mengatakan kegiatan nobar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kaderisasi organisasi untuk memperkuat daya kritis dan intelektualitas kader.
Menurutnya, kegiatan ini juga dibuka untuk umum agar masyarakat lebih memahami persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.
“Kegiatan ini sengaja kami buka untuk umum supaya masyarakat sadar bahwa ada ketimpangan sosial yang terjadi di tanah Papua,” ujar Diky.
Ia juga menyebut sempat ada aparat kepolisian yang hadir di lokasi kegiatan. Namun, kehadiran tersebut tidak mengganggu jalannya diskusi.
“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi. Alhamdulillah kegiatan berjalan khidmat tanpa gangguan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyoroti isi film Pesta Babi yang menurutnya menggambarkan praktik eksploitasi lahan untuk kepentingan elite tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
Ia juga menyinggung kebijakan pembukaan lahan dalam proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat adat Papua.
“Ini adalah contoh sistem yang mengingatkan kita pada praktik kolonialisme,” ujarnya.
Khoirus menilai film tersebut membuka ruang refleksi kritis mengenai relasi kuasa pascakolonial yang masih tampak dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam serta marginalisasi masyarakat adat.
“Diskusi ini penting agar kita tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tetapi juga mampu melihat realitas yang terjadi secara nyata,” ucapnya.
Dalam diskusi tersebut, Dosen sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Wilda Rosaili, menilai Pesta Babi merefleksikan praktik kekuasaan yang cenderung berpihak pada kelompok elite dan korporasi.
Ia menyinggung sejarah pembangunan nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan dan kemiskinan struktural.
“Film ini mengajak kita berpikir tentang bagaimana negara belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.
Wildan juga mengajak mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil untuk menjaga idealisme dalam memperjuangkan hak-hak rakyat serta masyarakat adat.
Mengutip pemikiran Tan Malaka, ia menyebut bahwa “kemewahan terakhir seorang pemuda adalah idealisme”.
“Jaga hutan dari tangan orang-orang serakah. Kita harus membangun gerakan kolektif untuk mendukung saudara-saudara kita di Papua agar tanah adatnya tidak menjadi korban proyek strategis nasional,” tegasnya. (*)
