SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Arah gerakan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur di bawah kepemimpinan Edo menuai kritik dari kader PMII, Herdiansyah.
Herdiansyah mempertanyakan arah organisasi yang menurutnya semakin jauh dari khittah PMII sebagai organisasi gerakan mahasiswa. Kritik tersebut mencakup persoalan independensi organisasi, relasi dengan kekuasaan dan partai politik, hingga konsolidasi internal di tingkat cabang.
Menurut Herdiansyah, kondisi itu menjadi persoalan serius karena PMII Jawa Timur memiliki visi sebagai motor transformasi kader Ahlussunnah wal Jamaah yang religius, inklusif, adaptif terhadap disrupsi digital, sekaligus pelopor keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
“Menurut saya, PKC PMII hari ini tidak lagi berjalan sesuai dengan khittah dan fitrahnya sebagai organisasi gerakan. Ada kegelisahan yang dirasakan kader ketika idealisme organisasi mulai berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan politik,” kata Herdiansyah.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata merupakan dinamika internal organisasi. Herdiansyah bahkan mengkhawatirkan munculnya persoalan struktural dan moral apabila arah gerakan tidak segera dikembalikan pada prinsip independensi serta keberpihakan kepada masyarakat.
“Sebuah organisasi gerakan mati bukan ketika sekretariatnya roboh, melainkan ketika idealisme di dalam dada para kadernya telah ditukar dan digadaikan dengan kompromi kekuasaan dan kepentingan politik sektoral,” ujarnya.
Salah satu hal yang dipersoalkan Herdiansyah adalah sikap PKC PMII Jawa Timur setelah gelombang aksi massa pada Agustus lalu. Menurut dia, momentum tersebut seharusnya menjadi ruang bagi PMII untuk menyampaikan aspirasi dan mengartikulasikan keresahan masyarakat.
Namun, ia menilai pelaksanaan aksi tersebut berakhir tanpa arah yang jelas dan kehilangan substansi gerakan. Herdiansyah juga menduga terdapat komunikasi atau kompromi di balik layar antara kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur dengan pihak eksekutif di tingkat provinsi.
“Ini kritik, bukan kebencian. Pasca gelombang aksi Agustus yang seharusnya menjadi panggung artikulasi perlawanan rakyat, PKC PMII Jawa Timur di bawah kepemimpinan Edo justru memperlihatkan manuver politik pragmatis yang menurut saya mencederai independensi organisasi,” katanya.
Herdiansyah mengklaim sejumlah cabang mempertanyakan arah kebijakan PKC PMII Jawa Timur. Menurut dia, hal itu menunjukkan adanya keresahan sebagian kader terhadap pola pengambilan keputusan di tingkat organisasi.
Ia juga menilai kedekatan dengan kekuasaan, apabila benar terjadi, dapat memengaruhi fungsi kontrol sosial PMII.
“Hubungan kooptatif ini memandulkan fungsi kontrol sosial organisasi, menjadikan gerakan massa sekadar alat tawar-menawar politik kekuasaan daripada instrumen koreksi kebijakan,” tegasnya.
Kritik berikutnya berkaitan dengan dugaan masuknya kepentingan partai politik dalam dinamika PKC PMII Jawa Timur. Herdiansyah secara khusus menyebut adanya dugaan keterikatan struktural dan kultural dengan agenda politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Menurut keyakinan saya, terdapat indikasi kuat keterikatan struktural dan kultural PKC PMII Jatim terhadap agenda politik PKB. Ruang-ruang pengambilan keputusan organisasi kerap diintervensi oleh kepentingan partisan,” ujar Herdiansyah.
Menurut dia, dugaan tersebut berpotensi menggeser posisi PMII dari organisasi gerakan mahasiswa yang independen menjadi organisasi yang dianggap memiliki kedekatan dengan kepentingan politik tertentu.
Herdiansyah pun mempertanyakan kemampuan kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur dalam mempertahankan otonomi organisasi.
“Ketua PKC PMII Jawa Timur bagi saya telah gagal mempertahankan garis otonomi organisasi. Posisi kepemimpinan hari ini tampak berfungsi tak lebih dari perpanjangan tangan kepentingan elite partai politik, mengorbankan integritas moral dan marwah independensi yang selama ini dititipkan oleh ribuan kader di Jawa Timur,” katanya.
Selain relasi dengan kekuasaan dan partai politik, Herdiansyah menilai persoalan juga terjadi dalam konsolidasi internal. Ia menilai kepemimpinan Edo belum mampu membangun konsolidasi yang solid dengan seluruh Pengurus Cabang (PC) PMII di Jawa Timur.
Ia mengklaim muncul kekecewaan dari sejumlah cabang terhadap arah kebijakan PKC yang dinilainya transaksional.
“Di tingkat internal, kegagalan kepemimpinan Edo tercermin dari ketidakmampuan membangun konsolidasi yang solid ke cabang-cabang se-Jawa Timur. Ini terbukti ketika gelombang kekecewaan meluas dari berbagai PC yang merasa dikhianati oleh arah kebijakan PKC yang dinilai transaksional,” ucapnya.
Herdiansyah menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan kepercayaan yang perlu mendapat perhatian. Ia berharap perbedaan pandangan di internal PMII tidak berkembang menjadi persoalan yang justru melemahkan soliditas organisasi.
Sebagai kader PMII Jawa Timur, Herdiansyah menyerukan agar seluruh kader bersama-sama mengembalikan organisasi pada khittah perjuangannya.
Menurut dia, PMII harus tetap menjaga independensi, kritis terhadap kebijakan kekuasaan, serta memiliki keberpihakan yang jelas kepada kepentingan masyarakat.
“PMII ini pada prinsipnya adalah benteng gerakan. Maka, gerakan harus terjamin independensinya, harus berani kritis, dan harus jelas keberpihakannya, yakni berpihak penuh pada kepentingan rakyat, bukan pada elite kekuasaan,” pungkas Herdiansyah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PKC PMII Jawa Timur, Edo, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Herdiansyah.
