SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka data anggaran dan realisasi pembangunan di wilayah kepulauan.
Desakan itu muncul setelah pemerintah mengklaim capaian pembangunan pada sembilan pulau berpenghuni telah melampaui 60 persen.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi BEM Sumenep bersama pemerintah daerah. Mahasiswa meminta transparansi anggaran agar klaim capaian pembangunan tersebut dapat diuji berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ketua BEM Sumenep, Salman Alfarisi, mengatakan pemerintah harus menjelaskan indikator penghitungan capaian pembangunan, besaran anggaran, program yang telah direalisasikan, hingga manfaatnya bagi masyarakat kepulauan.
“Angka capaian pembangunan tidak boleh berhenti sebagai klaim administratif. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa angka tersebut sejalan dengan kondisi riil di lapangan,” kata Salman.
Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan setiap wilayah. Pemerataan infrastruktur, khususnya jalan dan akses pelayanan publik, dinilai penting agar masyarakat kepulauan tidak tertinggal.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa Bupati memberikan perhatian terhadap sembilan pulau berpenghuni. Capaian perhatian pembangunan di wilayah kepulauan itu disebut telah melampaui 60 persen.
Namun, Salman meminta klaim tersebut disertai data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemkab diminta merinci lokasi pembangunan, jenis infrastruktur yang telah dibangun, anggaran yang digunakan, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar angka capaian, tetapi bukti pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sudah dibangun, berapa anggarannya, dan sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain pemerataan pembangunan, BEM Sumenep turut menyoroti pengawasan terhadap pengelolaan dan penyerapan anggaran desa. Salman menilai pengawasan perlu diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk untuk perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Terkait persoalan jalan, pemerintah daerah menjelaskan perlunya pemetaan kewenangan antara jalan desa dan jalan kabupaten. Pemkab juga menyampaikan tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan, termasuk jalan yang menjadi kewenangan desa.
Menanggapi penjelasan tersebut, Salman meminta kepastian mengenai perkembangan penyusunan Perbup, target pengesahan, hingga mekanisme pelaksanaannya. Ia juga mendesak pemerintah membuka data kondisi infrastruktur jalan di wilayah daratan dan kepulauan.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan memudahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program sekaligus memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak hanya pembangunan, BEM Sumenep juga mengangkat persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kembali terjadi pada akhir Oktober 2026.
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang dilaporkan mengalami kekosongan stok berada di wilayah Ganding, Batuan, dan Kolor. Berdasarkan penelusuran awal terhadap tiga dari total 14 SPBU, BEM menemukan indikasi kekosongan BBM yang berulang, terutama menjelang akhir bulan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor transportasi.
Menanggapi persoalan itu, Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian (Kabag) SDM, Supriyadi, menjelaskan keterlambatan distribusi BBM dipengaruhi perubahan rute pengiriman. Perubahan tersebut berdampak terhadap kelancaran pasokan BBM ke Kabupaten Sumenep.
Supriyadi juga menyampaikan pengawasan SPBU dilakukan melalui koordinasi dalam grup komunikasi yang melibatkan kepala SPBU dan pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Pertamina untuk mengupayakan penambahan kuota BBM.
Namun, Salman menilai penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai kelangkaan yang terus berulang. Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi gangguan distribusi agar tidak kembali menyebabkan kekosongan stok.
“Jika persoalannya perubahan rute pengiriman, mengapa tidak tersedia mekanisme mitigasi untuk mencegah kekosongan stok? Jika pengawasan telah dilakukan, mengapa kelangkaan masih terus berulang?” katanya.
Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi dan koordinasi. Pemerintah perlu memeriksa stok secara berkala, mengevaluasi distribusi, membuka data penyaluran, serta mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
BEM Sumenep juga mendesak Pemkab bersama Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi kecukupan kuota BBM berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Mahasiswa turut meminta mekanisme antisipasi krisis pasokan, pengawasan terhadap seluruh SPBU, serta keterbukaan data kuota dan realisasi penyaluran BBM di Sumenep.
Salman menegaskan audiensi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, bukan sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan publik, ketersediaan energi, dan pemerataan pembangunan.
“Masyarakat tidak hidup dari penjelasan dan janji, melainkan membutuhkan kepastian pelayanan, pemerataan pembangunan, serta kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Bagi kami, mahasiswa bukan sekadar mitra diskusi pemerintah, melainkan bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan,” tegas Salman.
















