SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Komunitas Warung Madura Jawa Timur mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang mewajibkan pelatihan bercorak militer bagi calon Manager Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Desakan itu disampaikan menyusul meninggalnya sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.
Ketua Komunitas Warung Madura Jawa Timur, Junaidi, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para calon pengelola KDMP. Menurutnya, mereka merupakan putra-putra terbaik bangsa yang sedang berjuang memperoleh pekerjaan demi menghidupi keluarga.
“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga seluruh korban wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapat pahala terbaik atas ikhtiar mereka mencari nafkah untuk keluarga,” kata Junaidi dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2026).
Junaidi menilai pemerintah perlu mengevaluasi syarat pelatihan wajib militer dalam proses rekrutmen pengelola KDMP. Menurutnya, koperasi merupakan lembaga ekonomi kerakyatan yang membutuhkan kompetensi manajemen usaha, bukan pendekatan yang berorientasi militer.
“Patriotisme koperasi tidak diukur dari kemampuan baris-berbaris atau latihan fisik militer. Patriotisme diwujudkan melalui kemampuan menggerakkan roda perekonomian desa, memberdayakan UMKM, menjaga rantai pasok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan kecintaan terhadap bangsa dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam membangun ekonomi rakyat.
“Kecintaan kami kepada Indonesia sudah teruji. Warung Madura selama ini menjual 100 persen produk lokal Indonesia dan melayani masyarakat di akar rumput selama 24 jam. Jika suatu saat negara memanggil dalam keadaan darurat atau perang, kami siap membela tanah air. Namun untuk mengelola koperasi, yang dibutuhkan adalah kemampuan manajemen, kepemimpinan, dan kewirausahaan,” tegasnya.
Selain meminta evaluasi kebijakan, Junaidi menyatakan Komunitas Warung Madura Jatim siap berkontribusi dalam pengembangan KDMP. Menurutnya, pengalaman puluhan tahun mengelola jaringan usaha mikro dapat menjadi bekal untuk membangun koperasi yang sehat dan produktif.
“Kami siap menjadi mitra pemerintah. Pengalaman kami mengelola usaha selama puluhan tahun bisa dibagikan kepada KDMP, mulai dari manajemen stok, pengelolaan rantai pasok, pemasaran digital, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan arus kas yang disiplin dan transparan. Itu yang menurut kami lebih dibutuhkan agar koperasi mampu berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Junaidi juga mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan bagi praktisi UMKM, termasuk pelaku Warung Madura yang telah memiliki pengalaman mengelola usaha, untuk terlibat sebagai manajer maupun pengelola KDMP.
“Orang-orang yang setiap hari bergelut di sektor riil memiliki pengalaman menghadapi dinamika pasar, menjaga perputaran modal, melayani pelanggan, dan mempertahankan usaha tetap berjalan. Pengalaman seperti itu akan menjadi modal penting untuk membangun koperasi yang profesional dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia berharap KDMP tidak berkembang menjadi sekadar birokrasi baru di tingkat desa, melainkan benar-benar menjadi badan usaha koperasi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Koperasi dibangun atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan adalah manajemen bisnis yang profesional, humanis, adaptif, dan dekat dengan rakyat. Dengan begitu, KDMP dapat menjadi motor penggerak UMKM sekaligus memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan,” pungkas Junaidi.
