SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Kondisi jalan di sekitar kawasan KDKMP Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan cukup parah dalam beberapa tahun terakhir.
Ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu disebut dipenuhi lubang di sejumlah titik, sehingga membahayakan pengendara, terutama saat musim hujan ketika genangan air menutupi badan jalan.
Di tengah keluhan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp377.346.433 untuk proyek pemeliharaan berkala Jalan Bragung–Prancak.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Sumenep, proyek tersebut tercatat dengan nama paket “Pemeliharaan Berkala Jalan Bragung – Prancak” yang bersumber dari APBD 2026.
Program pemeliharaan itu menjadi bagian dari upaya DPUTR Sumenep dalam menjaga kondisi jalan tetap layak dilalui serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga.
Namun demikian, warga berharap proyek tersebut benar-benar direalisasikan dan tidak sekadar berhenti pada tahap penganggaran.
Warga Bragung, Anwar, mengatakan kerusakan jalan di sekitar kawasan KDKMP Bragung sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat karena menjadi jalur utama aktivitas warga setiap hari.
“Jalan ini sudah lama rusak, terutama yang dekat kawasan KDKMP Bragung. Kalau hujan, banyak lubang tertutup air sehingga cukup membahayakan pengendara,” ujar Anwar kepada Kliktimes, Rabu (27/5/2026).
Menurut dia, kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebab, ruas tersebut menjadi akses penting bagi warga untuk bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil pertanian.
“Petani, pedagang, sampai anak sekolah setiap hari lewat jalan ini. Jadi kalau rusak terus, aktivitas warga juga ikut terganggu,” katanya.
Anwar berharap pemerintah serius mengawal kualitas pengerjaan proyek agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau memang sudah dianggarkan, masyarakat tentu berharap pengerjaannya maksimal dan kualitas jalannya bagus supaya tidak cepat rusak lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan proyek tersebut meski telah diupayakan konfirmasi oleh jurnalis.
Minimnya respons dari pihak OPD kembali menjadi sorotan. Sebab, keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran daerah.
Bahkan, di kalangan jurnalis lokal, Kepala DPUTR Sumenep disebut cukup sulit ditemui maupun dimintai keterangan terkait sejumlah program dan proyek infrastruktur yang sedang maupun akan berjalan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Sumenep, Slamet Supriyadi, pernah menjelaskan bahwa proyek perbaikan Jalan Bragung–Prancak sempat batal dilaksanakan akibat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam keterangannya yang dilansir Kliktimes dari Serikat News pada Rabu (27/5/2026), Slamet mengatakan Inpres tersebut menghapus Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah proyek infrastruktur di daerah, termasuk proyek Jalan Bragung–Prancak.
“Rencana perbaikan jalan Bragung–Prancak semula akan dimulai pada Januari 2025 melalui DAK dari Kementerian PUPR. Namun, setelah terbitnya Inpres, seluruh alokasi DAK untuk daerah dibatalkan, termasuk untuk proyek ini,” ujar Slamet saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/5/2025).
Ia menjelaskan, tingkat kerusakan jalan di wilayah tersebut sudah melebihi 15 persen sehingga tidak lagi dapat ditangani melalui pemeliharaan rutin biasa.
Menurutnya, penanganan jalan membutuhkan skema pemeliharaan berkala dengan anggaran yang lebih besar agar kerusakan tidak terus berulang.
“Jika hanya dilakukan tambal sulam, tidak akan menyelesaikan masalah. Penanganannya butuh intervensi menyeluruh dan biaya yang tidak sedikit,” jelasnya.
