SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim) berencana menggandeng anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk membentuk layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
Inisiatif tersebut merupakan bentuk kepedulian BAM Jatim terhadap masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur. Melalui kolaborasi lintas lembaga, organisasi ini ingin menghadirkan ruang pengaduan yang aman sekaligus mendorong penanganan setiap laporan secara serius.
BAM Jatim menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga elemen masyarakat sipil.
Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, mengatakan pihaknya telah menghimpun sejumlah informasi dan data awal terkait dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan Surabaya.
Informasi tersebut, menurut dia, menjadi perhatian organisasi untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. BAM Jatim menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran terhadap hak perempuan harus mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.
Salah satu landasan yang menjadi perhatian BAM Jatim adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara, termasuk perempuan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
“Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur.
Ia juga mengungkapkan rencana BAM Jatim untuk melaporkan seseorang yang identitasnya belum diungkap ke publik. Berdasarkan informasi awal yang diterima organisasi tersebut, orang yang bersangkutan diduga bekerja di salah satu lembaga pemerintah di Jawa Timur.
“Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” tegasnya.
Selain mendorong proses hukum, Toifur menjelaskan bahwa rencana kolaborasi dengan Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim juga diarahkan untuk membangun sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan.
Layanan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh pendampingan, serta mendapatkan informasi mengenai prosedur hukum dan akses perlindungan.
Menurut Toifur, keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran pihak-pihak yang mampu memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan identitas korban, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional.
“Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
BAM Jatim berharap rencana kolaborasi tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur dapat berjalan lebih optimal.
Organisasi ini juga mengajak masyarakat untuk tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan dukungan kepada korban agar berani mencari perlindungan dan menempuh jalur hukum.
“Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa kebal hukum. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Toifur.
















