SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Menjelang musim panen tembakau 2026, petani di Kabupaten Sumenep meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap proses pembelian tembakau di lapangan. Mereka khawatir praktik penentuan harga di tingkat bandul berpotensi merugikan petani apabila tidak diawasi secara maksimal.
Salah seorang petani asal Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Khozaimi, mengatakan biaya produksi tembakau terus mengalami peningkatan setiap tahun. Menurutnya, modal yang harus dikeluarkan petani untuk pengolahan lahan, pembelian pupuk, perawatan tanaman, hingga upah tenaga kerja kini semakin besar.
Pria yang akrab disapa Mimi itu berharap harga jual tembakau pada musim panen tahun ini benar-benar mencerminkan kualitas hasil panen yang dihasilkan petani.
“Petani bekerja keras selama berbulan-bulan dengan biaya yang terus meningkat. Karena itu, kami berharap harga tembakau tahun ini sesuai dengan kualitas hasil panen. Jangan sampai ketika panen tiba, harga justru ditekan dan petani menjadi pihak yang dirugikan,” katanya, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Mimi, penentuan harga tembakau seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kualitas, bukan dipengaruhi faktor lain yang berpotensi merugikan petani.
Ia berharap perusahaan pembeli maupun bandul menerapkan standar penilaian yang terbuka sehingga tidak menimbulkan perbedaan harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta harga yang berlebihan. Yang kami inginkan hanya keadilan. Kalau kualitas tembakau bagus, maka harganya juga harus bagus. Jangan sampai ada perbedaan penilaian yang membuat harga turun tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai kehadiran pemerintah selama musim panen menjadi faktor penting untuk memastikan proses transaksi berjalan secara transparan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga harus diwujudkan dengan pemantauan langsung di lapangan.
“Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar petani merasa tenang saat menjual hasil panennya. Kami ingin proses pembelian berjalan transparan dan tidak ada permainan harga yang dapat merugikan petani,”ucapnya.
Mimi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah menetapkan Titik Impas Harga Tembakau (TIHT) sebagai acuan harga. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten hingga ke tingkat pelaksana agar tidak berhenti sebatas aturan.
Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pemantauan secara intensif terhadap aktivitas pembelian di tingkat bandul maupun gudang. Langkah tersebut dinilai penting agar harga yang diterima petani tetap mengacu pada kualitas tembakau serta ketentuan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai aturan yang sudah dibuat bagus, tetapi pelaksanaannya di lapangan berbeda. Yang kami khawatirkan, petani justru menjadi korban permainan harga di tingkat bandul. Karena itu, pengawasan harus benar-benar diperketat agar petani mendapatkan perlindungan,” tegasnya.
Mimi berharap pemerintah hadir secara aktif sepanjang musim panen untuk memberikan kepastian harga sekaligus menjamin perlindungan bagi petani dalam setiap proses transaksi jual beli tembakau.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya akan menciptakan tata niaga tembakau yang lebih sehat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem pembelian yang berlaku.
“Harapan kami sederhana, petani bisa menikmati hasil dari jerih payahnya sendiri. Jika harga berpihak kepada petani dan proses pembelian dilakukan secara jujur, maka musim panen tahun ini akan menjadi berkah bagi seluruh petani tembakau,” pungkasnya.
