SURABAYA, KLIKTIMESID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, dengan predikat Summa Cumlaude, Rabu (11/11/2026).
Dalam Ujian Doktor Terbuka yang berlangsung di ASSEC Tower Unair, LaNyalla berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Melalui disertasi tersebut, LaNyalla menawarkan gagasan pembaruan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait keanggotaan DPR RI. Ia mendorong dibukanya jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI, sehingga keanggotaan lembaga legislatif tidak hanya berasal dari partai politik.
LaNyalla menilai, dominasi partai politik dalam sistem perwakilan selama ini telah menciptakan ketimpangan dalam relasi antara wakil rakyat dan konstituennya. Anggota DPR dinilai lebih rentan terikat pada disiplin fraksi dan kepentingan elite partai, termasuk ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW), dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Dalam paparannya, ia menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Menurutnya, ketentuan tersebut membatasi ruang partisipasi warga negara yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi wakil rakyat tanpa melalui kendaraan partai politik.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla.
Menurutnya, kehadiran anggota DPR dari jalur perseorangan dapat memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, keberadaan unsur nonpartai dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah.
LaNyalla juga menilai, keterlibatan anggota legislatif dari unsur independen dapat meminimalkan konflik kepentingan yang muncul akibat intervensi kepentingan politik dan sponsor partai. Dengan demikian, pembentukan regulasi strategis di bidang lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan diharapkan lebih berpihak pada kepentingan publik.
Sebagai perbandingan, LaNyalla mengangkat pengalaman Afrika Selatan yang telah membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk menjadi anggota parlemen nasional. Perubahan tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan pada 2020 yang menyatakan ketentuan pemilu mereka inkonstitusional karena tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk mencalonkan diri secara independen.
Selain persoalan keanggotaan DPR, disertasi LaNyalla juga mengangkat ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, sistem soft bicameralism yang berlaku saat ini menempatkan DPD RI pada posisi yang tidak setara dengan DPR RI. Dalam proses legislasi, DPD hanya memiliki kewenangan terbatas untuk mengajukan usulan dan memberikan pertimbangan, sementara kewenangan pengambilan keputusan akhir lebih banyak berada di tangan DPR.
Berbekal pengalamannya sebagai Ketua DPD RI periode 2019–2024, LaNyalla mengaku melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang didominasi kekuatan politik nasional.
Karena itu, ia menawarkan penguatan kelembagaan DPD RI melalui pemberian kewenangan sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dua gagasan besar tersebut, yakni pembukaan jalur perseorangan di DPR RI dan penguatan kewenangan DPD RI, menjadi pilar utama rekonstruksi sistem badan perwakilan yang ditawarkan LaNyalla. Untuk mewujudkannya, ia merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
LaNyalla berharap gagasan akademik tersebut dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi serta memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, antara lain Prof. Romdhoni, Prof. Suparto Wijoyo, Prof. Muhamad Nafik Hadi, Prof. Dossy Iskandar Prasetyo, Prof. Muhammad Hatta Ali, Prof. Radian Salman, Prof. Mas Rahmah, Dr. Wahyu Aditama, dan Dr. Prawitra Thalib.
Sejumlah undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan di antaranya Dr. Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dailami Firdaus dan Dr. Badikenita Br Sitepu yang merupakan Anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Afriansyah Noor, M.Si.
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr. Soekarwo, sejumlah anggota DPR dan DPD RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan organisasi olahraga.
