MOJOKERTO, KLIKTIMES.ID – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli (APMP) Jawa Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan rasionalisasi belanja negara serta menghentikan pembentukan program-program baru yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Desakan tersebut disampaikan setelah APMP Jatim merampungkan kajian mengenai kondisi fiskal nasional yang menunjukkan ruang keuangan negara semakin sempit.
Berdasarkan hasil kajian itu, realisasi defisit APBN telah mencapai sekitar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mengkhawatirkan karena hanya terpaut 0,08 persen dari batas maksimal defisit 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara dinilai belum mampu menutup belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang.
Kepala Bidang Analisis Politik dan Kebijakan Publik APMP Jawa Timur, Mahmudi, S.Ag., mengatakan kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Menurutnya, ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah semestinya lebih mengutamakan efisiensi anggaran dibanding memperluas belanja melalui pembentukan lembaga maupun program baru.
“Defisit APBN tinggal selangkah lagi menyentuh batas maksimal yang ditetapkan undang-undang. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya melakukan penghematan, bukan justru menghamburkan APBN melalui pembangunan program dan kelembagaan baru yang sebagian besar fungsinya sebenarnya sudah dijalankan oleh institusi yang ada,” tegas Mahmudi.
Dalam kajiannya, APMP Jatim menilai sedikitnya terdapat empat program strategis pemerintah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Universitas Republik Indonesia.
Menurut APMP, keempat program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, implementasinya dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kelembagaan, meningkatkan biaya operasional negara, serta mempersempit ruang fiskal apabila tidak diintegrasikan dengan lembaga yang telah tersedia.
Sebagai alternatif, APMP Jatim mendorong pemerintah mengoptimalkan institusi yang sudah ada. BUMDes dan KUD dinilai dapat diperkuat tanpa harus membangun jaringan koperasi baru. Program Sekolah Rakyat disebut dapat memanfaatkan sekolah negeri, bantuan pendidikan, maupun fasilitas asrama milik pemerintah.
Sementara itu, rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia disarankan dilakukan melalui penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah eksis.
Adapun Program Makan Bergizi Gratis diusulkan memperkuat rantai pasok berbasis petani lokal dan BUMDes agar biaya logistik menjadi lebih efisien.
Mahmudi menegaskan, kritik yang disampaikan APMP Jawa Timur bukan ditujukan untuk menolak program-program pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kami mendukung setiap program yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Tetapi pemerintah juga harus jujur melihat kemampuan fiskal negara. Jangan sampai ambisi membangun program baru justru mengorbankan kesehatan APBN dan memperbesar ketergantungan terhadap utang,” ujarnya.
Atas dasar itu, APMP Jawa Timur mendesak Presiden Prabowo mengambil langkah konkret dengan melakukan moratorium pembangunan fisik program-program baru yang belum mendesak, mengonsolidasikan anggaran ke lembaga yang telah memiliki infrastruktur, serta menata regulasi agar belanja negara menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
Menurut APMP, langkah tersebut merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas yang ditetapkan undang-undang sekaligus memperkuat keberlanjutan fiskal nasional.
“Setiap rupiah APBN adalah uang rakyat. Karena itu, pemerintah wajib memastikan anggaran digunakan secara efektif, bukan dihabiskan untuk membangun struktur baru yang sebenarnya bisa dioptimalkan melalui lembaga yang sudah ada. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan pembangunan dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab,” pungkas Mahmudi.
