DALAM panggung politik-ekonomi Indonesia hari ini, kekuasaan bukan lagi sekadar alat untuk mengatur, melainkan sebuah komoditas yang diperebutkan di bawah remang-remang lampu regulasi.
Pusaran dugaan penyimpangan pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang kini dibongkar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, membuka kotak pandora yang selama ini tersimpan rapat.
Di episentrum badai ini, berdiri satu nama yang memegang dua kendali paling krusial di Republik yakni Bahlil Lahadilia.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, posisi Bahlil adalah perwujudan dari apa yang disebut sebagai hyper-concentration of power—konsentrasi kekuasaan yang terlampau pekat.
Ironi yang menusuk hati publik berakar di sini: sosok yang diberi mandat suci oleh konstitusi untuk mengelola kekayaan alam “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat“, kini justru terseret dalam narasi kelam pemenuhan syahwat oligarki energi.
Ya, Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Menteri ESDM, secara jumawa mengatakan bahwa, pasokan batu bara normal, aman dan terkendali, di tengah kekhawatiran yang getir masyarakat di saat isu black out semakin sumbang kedengarannya.
Benturan Kepentingan di Simpang Jalan Regulasi
Dengan demikian, hipotesis paling kuat saat ini bukan “Bahlil pasti terlibat”, melainkan: apakah penyimpangan berhenti pada tingkat perusahaan pemasok dan PLN, atau terdapat keputusan, pembiaran, perlindungan, maupun intervensi dari pejabat regulator yang lebih tinggi?
Pada wilayah inilah kemudian, pertanyaan publik menguap, mengapa nama Bahlil relevan untuk diperiksa?
Bahlil baru menjabat Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024, sementara periode yang disidik dimulai pada 2018. Artinya, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua peristiwa sejak 2018 hanya karena sekarang menjabat menteri. Akan tetapi, kebijakan dan transaksi pada Agustus 2024–2026 tetap berada dalam periode kepemimpinannya.
Bahlil tidak dapat dibebani otomatis atas pelanggaran lama. Tetapi apabila pola manipulasi berlanjut setelah ia menjabat, pertanyaan bergeser dari “siapa memulai?” menjadi “siapa mengetahui, membiarkan, melindungi, atau memperoleh keuntungan ketika pola itu terus berlangsung?”.
Pada Maret 2026, Bahlil menyatakan sedang menata RKAB batu bara berdasarkan keseimbangan pasokan dan permintaan. Ia memastikan kebutuhan PLN menjadi prioritas dan menyebut tidak ada persoalan pasokan sampai Maret–April.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu ketersediaan batu bara bukan persoalan yang sepenuhnya berada di luar pengetahuan atau kewenangan kementerian.
Pada Juni 2026, Bahlil menyatakan kebutuhan PLN sekitar 154 juta ton per tahun, sementara pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang menyediakan sekitar 180–190 juta ton. Menurutnya, pengiriman sampai ke pembangkit merupakan tanggung jawab manajemen logistik PLN, bukan Ditjen Minerba.
Secara administratif, argumen tersebut mempunyai dasar: pemerintah menetapkan regulasi dan alokasi, sedangkan kontrak serta pelaksanaan pengiriman dilakukan melalui PLN atau perusahaan pembangkit.
PLN EPI juga menyatakan transaksi jual-beli batu bara dilakukan secara bisnis ke bisnis antara penambang dan perusahaan pembangkit.
Tetapi dari sudut pandang investigasi, pembagian tugas tersebut tidak menghapus kewajiban pengawasan.
Bila ESDM menetapkan penugasan jauh di atas kebutuhan, tetapi kontrak efektif, kualitas, tonase, dan stok pembangkit tetap bermasalah, maka harus diperiksa apakah penugasan hanya ada di atas kertas, apakah perusahaan yang ditunjuk sebenarnya tidak mempunyai kemampuan pasok, apakah sistem pengawasan ESDM menerima data palsu atau sengaja tidak menindaklanjutinya, apakah perusahaan tertentu memperoleh perlakuan khusus, atau apakah sumber batu bara tidak legal atau tidak dapat diverifikasi.
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak bisa dihindari, tetapi harus dibuktikan bahwa, Bahlil Lahadalia adalah secercah cahaya murni dari timur yang kilaunya betul-betul menerangi masyarakat, atau jusru sebaliknya sinarnya hanya untuk menerangi ruang-ruang gelap jaringan hitam.
Maka wajar kemudian apabila publik akan terus bertanya soal otoritas sekaligus tanggung jawab yang melekat kepada Bahlil sebagai Menteri ESDM.
Secara analitis, kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedur administratif, melainkan sebuah systemic failure (kegagalan sistemik) yang dipelihara.
Batu bara adalah jantung dari elektrifikasi nasional; ketika pasokannya untuk PLTU diselewengkan demi margin keuntungan pasar ekspor atau kompromi bawah meja, ada jutaan rakyat yang membayar harganya lewat tarif listrik yang mencekik atau ancaman krisis energi.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil memiliki otoritas mutlak atas kuota, izin, dan pengawasan Domestic Market Obligation (DMO).
Ketika Kortastipidkor mengendus adanya penyimpangan, publik dipaksa menyaksikan pemandangan yang getir. Yakni, penguasa regulasi yang seharusnya bertindak sebagai wasit yang adil, diduga membiarkan atau bahkan menjadi bagian dari permainan yang merugikan hajat hidup orang banyak.
Jika benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan emosional terhadap narasi “hilirisasi” dan “kedaulatan energi” yang kerap digaungkan di mimbar-mimbar resmi.
Syahwat Politik dan Pendanaan Takhta Beringin
Dimensi yang membuat kasus ini makin tidak terperikan dan mengiris rasa keadilan adalah posisi paralel Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Di Indonesia, rahasia umum yang paling bising adalah bahwa politik elektoral membutuhkan logistik yang mahabesar. Menakhodai partai sebesar Golkar memerlukan “bahan bakar” yang tak sedikit demi menjaga hegemoni dan loyalitas faksi di dalamnya.
Sektor pertambangan, khususnya batu bara, sejak lama telah dicap sebagai the ultimate cash cow—sumber pendanaan politik yang paling menggiurkan.
Sehingga wajar bila sorot kamera hari ini akan mulai bergeser ke titik ‘kuning’ Golkar dan nahkoda utamanya, sang Menteri Bahlil.
Jadi persepsi publik yang tak terhindarkan adalah, bahwa kebijakan energi nasional kini telah digadaikan demi mengamankan logistik politik?
Jika benar, maka setiap ton batu bara yang diselewengkan adalah sepeser uang yang dikonversi menjadi alat pelanggeng kekuasaan di menara gading partai.
Rakyat diposisikan hanya sebagai penonton yang menanggung polusi dari cerobong PLTU, sementara insentif ekonominya mengalir deras ke kantong-kantong tim pemenangan dan konsolidasi internal partai.
Kalimat ini mungkin sedikit berlebihan, tetapi ketidakpercayaan terhadap regulasi dan perlahan juga bergeser terhadap transparansi penegakan hukum—bila kasus ini pada akhirnya anti klimaks—akan terus mengalami korosi di ruang batin masyarakat, dan mungkin pada akhirnya akan mendorong satu gerakan revolusi yang sebelumnya tidak dibayangkan oleh elit dan pemerintah.
Senjakala Kepercayaan Publik
Secara estetika politik, narasi ini adalah sebuah tragedi modern.
Bahlil, yang kerap mencitrakan diri sebagai representasi anak daerah yang sukses mendobrak barikade elit Jakarta, kini terjebak dalam pusaran watak elit itu sendiri: korosif dan abai.
Langkah Kortastipidkor Polri yang mulai membongkar kasus ini menjadi ujian lakmus, apakah hukum di Republik ini masih memiliki taji ketika berhadapan dengan tembok tebal kekuasaan kementerian dan partai beringin.
Rakyat kini berada pada titik nadir kejenuhan.
Menyaksikan skandal ini bukan lagi sekadar membaca berita kriminal, melainkan merasakan langsung bagaimana hak-hak dasar mereka atas energi yang murah dan bersih dijarah oleh gurita kepentingan yang kepalanya berada di lingkar kekuasaan tertinggi.
Jika pengusutan ini menguap begitu saja di balik kompromi politik, maka keadilan di negeri ini bukan lagi runtuh, melainkan telah menjadi abu yang terbawa angin dari cerobong-cerobong PLTU yang kekurangan daya.
*) Oleh: Shohebul Umam, Direktur Pusat Kajian Strategis Indonesia (PKSI).
