SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Film dokumenter “Pesta Babi” karya sutradara Dandhy Dwi Laksono ramai diperbincangkan di ruang-ruang publik.
Film yang mengangkat isu ancaman ekologi, konflik tanah adat, dan perjuangan masyarakat Papua itu kini menjadi bahan diskusi berbagai kalangan di sejumlah daerah.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Novil Suryadi, menilai fenomena tersebut justru menunjukkan ruang demokrasi sipil masih berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, munculnya karya yang memuat kritik terhadap kebijakan negara menjadi indikator bahwa masyarakat masih memiliki kebebasan berekspresi.
“Kalau kita berbicara soal demokrasi, yang harus dilihat adalah sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Film ‘Pesta Babi’ menjadi salah satu cermin bahwa ruang demokrasi itu masih ada,” ujar Novil, Jumat (23/5/2026).
Menurut dia, film tersebut tidak semata-mata harus dipandang dari sisi kontroversinya. Ia menilai keberanian sineas mengangkat isu sensitif, termasuk kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan, menunjukkan adanya ruang kebebasan berkarya yang tetap terbuka.
Novil juga menyoroti sikap pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang tidak melarang masyarakat menonton maupun mendiskusikan film tersebut. Menurutnya, hal itu memperlihatkan pemerintah tidak antikritik terhadap kebijakan yang dijalankan.
“Dalam demokrasi yang sehat, pro dan kontra itu wajar. Justru dari situ masyarakat belajar memahami kebijakan negara secara lebih terbuka,” katanya.
Ia menilai perbedaan pandangan terhadap film “Pesta Babi” merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Menurut Novil, demokrasi tidak diukur dari keseragaman pendapat, melainkan dari kemampuan masyarakat menerima adanya perbedaan pandangan di ruang publik.
“Demokrasi itu bukan soal semua orang setuju, tetapi bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan. Ketika ada film yang memunculkan pro dan kontra, itu tandanya masyarakat masih punya kebebasan untuk menilai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Novil mengajak masyarakat bersikap dewasa dalam menyikapi karya seni dan produk kritik sosial. Ia menilai setiap karya memiliki ruang untuk diapresiasi maupun dikritisi tanpa harus dibungkam.
“Kalau tidak suka, ya tidak perlu ditonton. Tapi jangan sampai melarang orang lain untuk mengakses atau menikmatinya. Itu prinsip dasar dalam masyarakat demokratis,” katanya.
Di sisi lain, Novil juga meminta masyarakat memahami kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) secara lebih komprehensif. Menurut dia, program yang berkaitan dengan pengembangan energi hijau dan ketahanan pangan merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional.
Ia menilai pemerintah saat ini mulai mendorong pemanfaatan energi alternatif seperti bioetanol dan biofuel sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Ketahanan energi ini merupakan cita-cita besar bangsa. Visi pemerintah tentang kedaulatan dan kemandirian harus dipahami dan didukung bersama,” tegas Novil.
