SURABAYA | KLIKTIMES.ID – Pengurus BADKO HMI Jawa Timur Bidang Politik dan Demokrasi, Hasbul, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengintensifkan misi dagang sebagai strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor dan investasi.
Menurut Hasbul, capaian transaksi misi dagang yang menembus lebih dari Rp15 triliun menjadi indikator empiris atas efektivitas kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses pasar dan memperkuat jejaring perdagangan internasional.
“Nilai transaksi yang mencapai triliunan rupiah tidak dapat dipahami sekadar sebagai capaian administratif, tetapi sebagai manifestasi meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk dan kapasitas produksi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, secara struktural Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional, terutama dari sektor industri pengolahan, pertanian, dan perikanan. Dengan basis tersebut, misi dagang dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperluas penetrasi pasar nontradisional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.
Dalam perspektif ekonomi politik, Hasbul menilai misi dagang merupakan bentuk intervensi negara yang rasional dalam mengatasi keterbatasan pasar (market failure), terutama terkait akses informasi, jaringan distribusi, dan diplomasi bisnis.
Ia menekankan bahwa pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerap menghadapi hambatan struktural untuk menembus pasar global tanpa adanya fasilitasi dari pemerintah.
Lebih lanjut, Hasbul menilai pendekatan yang dilakukan Pemprov Jawa Timur sejalan dengan konsep subnational diplomacy, di mana pemerintah daerah berperan aktif sebagai aktor ekonomi global.
“Jika dikelola secara konsisten dan berbasis data, misi dagang akan menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industrialisasi daerah,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari misi dagang bersifat inklusif. Menurut dia, keterlibatan UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi lokal harus menjadi prioritas agar distribusi manfaat tidak timpang.
BADKO HMI Jawa Timur, lanjut Hasbul, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap berada pada koridor pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh sekaligus mendorong agar misi dagang ini diperluas dengan pendekatan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis data, sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang melibatkan mahasiswa dan pemuda dalam agenda misi dagang. Menurutnya, keterlibatan generasi muda penting sebagai bagian dari proses pembelajaran kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan.
“Keterlibatan mahasiswa dan pemuda ini penting, karena mereka adalah aset masa depan yang perlu dibekali pengalaman dalam membangun kemandirian ekonomi,” kata Hasbul.
