SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) menagih komitmen serius pemerintah daerah dan DPRD Sumenep terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Sorotan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan unsur eksekutif, legislatif, dan mahasiswa di Hotel C1 Sumenep, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026).
FGD tersebut menjadi ruang diskusi terbuka atas ketimpangan pembangunan yang dinilai masih nyata, khususnya di Kecamatan Kangayan, salah satu wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Ketua Umum FORMAKA periode 2026–2027, Iip Suriyanto, menyebut forum itu sengaja menghadirkan para pemangku kebijakan agar ada kejelasan arah pembangunan, terutama terkait status dan penanganan jalan poros selatan Kangayan.
“Dengan hadirnya anggota legislatif dan eksekutif ini menjadi momentum kita bisa berdiskusi mengenai infrastruktur di kepulauan ini,” kata Iip, Minggu (3/5/2026).
Ia menilai, ketertinggalan infrastruktur di wilayah kepulauan bukan persoalan baru. Dampaknya, kata dia, sudah merembet ke sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas masyarakat.
“Pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi itu sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi di Kecamatan Kangayan masih sangat minim pembenahan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, FORMAKA juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan poros selatan Kangayan yang hingga kini belum tuntas.
Pengurus FORMAKA, Salman Alfarisi, bahkan menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap persoalan yang menurutnya sudah berlangsung bertahun-tahun.
“Selama ini pemerintah ke mana? Kok sudah bertahun-tahun jalan di kepulauan tidak tersentuh pembangunan,” ucapnya tegas.
Lebih jauh, ia menyoroti adanya perbedaan pernyataan terkait status jalan tersebut. Menurutnya, inkonsistensi itu justru menimbulkan kebingungan publik.
“Bahkan Kadis PUTR menyatakan di media bahwa jalan poros selatan itu jalan desa, padahal di SK Bupati itu jalan kabupaten. Kalau begitu kan seperti tidak komitmen,” katanya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumenep Wahyudi menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk wilayah kepulauan pada 2025. Namun, anggaran tersebut sempat ditarik akibat kebijakan efisiensi.
“Tapi saat ini, Kecamatan Kangayan kembali mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8,6 miliar untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD tetap berkomitmen mengurangi kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan, meski realisasinya diakui masih membutuhkan proses bertahap.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Slamet Supriyadi, memastikan bahwa jalan di wilayah selatan Kangayan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
Ia menyebut, proyek tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan dan diupayakan dapat diakomodasi pada anggaran tahun 2027.
“Ini akan terus diperjuangkan agar dapat masuk dalam alokasi anggaran tahun tersebut. Diharapkan dengan upaya maksimal, rencana ini bisa terealisasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mengapresiasi langkah FORMAKA yang dinilai tidak hanya aktif di ruang akademik, tetapi juga berani mengangkat isu-isu publik.
“Saya bangga dan bahagia masih ada mahasiswa yang tidak hanya kuliah, makan, dan tidur, tetapi juga berani menyuarakan isu-isu populis menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
