SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Anwar Sumenep menjadi sorotan publik setelah alokasi anggaran tahun 2026 terungkap cukup besar, khususnya pada pos belanja obat-obatan dan jasa promosi.
Berdasarkan penelusuran, belanja obat-obatan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut mencapai pagu sebesar Rp18.118.465.259, yang bersumber dari Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, anggaran untuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan juga tercatat mencapai Rp4.390.102.092. Besarnya angka tersebut memicu perhatian berbagai kalangan, termasuk aktivis.
Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan Alarm, Andriyadi, mendesak Bupati Sumenep untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di RSUD Moh Anwar. Ia juga meminta DPRD Sumenep turut mengawal penggunaan anggaran tersebut agar berjalan sesuai peruntukannya.
Menurut Andriyadi, besarnya anggaran yang digelontorkan belum sepenuhnya sebanding dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan masih lebih tinggi di RSI Kalianget dibandingkan RSUD Moh Anwar,” ujar Andriyadi dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).
Ia menilai fasilitas dan kualitas pelayanan di RSI Kalianget lebih baik, mulai dari kompetensi tenaga medis hingga pelayanan yang tidak membedakan pasien, baik umum maupun pengguna BPJS.
“Dokternya dinilai kompeten dan profesional, serta pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi,” katanya.
Lebih lanjut, Andriyadi mengungkapkan sejumlah indikator pelayanan yang dinilai lebih optimal di RSI Kalianget, seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ruang tunggu yang nyaman, sistem parkir yang tertata, hingga kebersihan ruang rawat inap.
Ia juga menyoroti aspek pelayanan sumber daya manusia, khususnya keramahan perawat yang menerapkan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
“Sementara di RSUD Moh Anwar, indikator-indikator tersebut dinilai belum sepenuhnya maksimal, meskipun anggaran yang tersedia cukup besar,” ucapnya.
Andriyadi mendorong DPRD Sumenep untuk melakukan audit menyeluruh, terutama pada belanja obat-obatan dan jasa iklan. Ia menyoroti minimnya transparansi sejak tahun sebelumnya, baik dalam pengadaan obat maupun penggunaan anggaran promosi.
“Perlu dipastikan apakah pengadaan obat benar-benar sesuai kebutuhan atau berpotensi menjadi barang tidak layak pakai. Begitu juga dengan anggaran iklan, jangan sampai digunakan untuk menutupi kelemahan dalam pengelolaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, klarifikasi dari pihak rumah sakit sangat diperlukan untuk menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Pengelolaan anggaran puluhan miliar rupiah harus akuntabel dan tidak boleh disalahgunakan oleh oknum tertentu,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Moh Anwar Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, saat dikonfirmasi Kliktimes melalui pesan WhatsApp belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
