SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Keluhan soal layanan listrik kembali mengemuka dari masyarakat Kepulauan Kangean. Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali tanpa pemberitahuan resmi dinilai semakin meresahkan warga di wilayah kepulauan tersebut.
Pemuda Kangean, Rida Halil, menilai persoalan ini tak bisa lagi dianggap sebagai gangguan teknis semata. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Pemadaman listrik di Kangean ini sudah terlalu sering dan hampir selalu tanpa penjelasan. Masyarakat dibiarkan bertanya-tanya, ini padam karena apa dan sampai kapan,” ujar Rida, Sabtu (24/1/2026).
Rida menyebut, minimnya informasi dari PLN ULP Kangean justru memperparah situasi. Ia menilai, ketiadaan komunikasi yang jelas membuat kepercayaan publik terhadap pelayanan kelistrikan semakin menurun, terlebih di daerah dengan keterbatasan akses seperti Kangean.
“Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kalau memang ada gangguan, sampaikan secara terbuka. Jangan masyarakat terus-menerus hanya jadi penerima dampak tanpa tahu duduk persoalannya,” katanya.
Lebih jauh, Rida mengingatkan bahwa kewajiban PLN telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam aturan tersebut, konsumen berhak memperoleh pelayanan listrik yang baik, berkesinambungan, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur.
“Kalau listrik sering padam tanpa penjelasan resmi, itu jelas bertentangan dengan undang-undang. Artinya ada hak masyarakat yang diabaikan,” tegas Rida.
Tak hanya menyoroti unit layanan di tingkat lokal, Rida juga mempertanyakan peran UP3 Madura sebagai pihak yang menaungi PLN ULP Kangean. Ia menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab persoalan kelistrikan di Kangean terus berulang.
“UP3 Madura seharusnya tidak tinggal diam. Pengawasan harus lebih ketat dan evaluasi harus dilakukan secara rutin, apalagi Kangean punya tantangan geografis yang tidak ringan,” ujarnya.
Rida pun mendesak UP3 Madura dan PLN ULP Kangean segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan di Kepulauan Kangean, sekaligus memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat.
“Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Sampaikan penyebab pemadaman, estimasi waktu pemulihan, dan rencana perbaikan jangka panjang. Kalau ini terus diabaikan, bukan hanya soal pelayanan yang buruk, tapi sudah masuk pada potensi pelanggaran hukum,” pungkasnya.
