SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024 di Desa Guluk Manjung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan publik. Program yang seharusnya mendorong hunian layak bagi masyarakat miskin ini diduga tidak terealisasi, meskipun nama penerima tercatat secara resmi.
Berdasarkan data yang di himpun Kliktimes, anggaran RTLH di Desa Guluk Manjung dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit untuk 15 unit rumah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya empat penerima menyatakan tidak pernah menerima pembangunan maupun perbaikan rumah.
“Tidak pernah ada pembangunan rumah di tempat saya. Rumah saya sejak dulu kondisinya masih sama, tidak pernah disentuh program RTLH,” ujar salah satu warga, yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan, Sabtu (20/12/2025).
Pengakuan serupa juga datang dari tiga penerima lainnya. Mereka mengaku terkejut saat mengetahui namanya tercatat sebagai penerima bantuan, padahal tidak ada kegiatan fisik sama sekali.
Jika benar empat unit RTLH tidak pernah direalisasikan, maka potensi anggaran yang dipertanyakan mencapai Rp80 juta, belum termasuk kemungkinan kejanggalan pada unit lain.
Program RTLH sendiri merupakan bagian dari hasrat besar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin.
Namun, spirit Bupati Fauzi diduga terciderai oleh oknum bawahannya yang tidak selaras dengan program, sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
Lebih lanjut, warga menyayangkan kondisi ini dan berharap keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya di atas kertas.
“Kami berharap Bupati Fauzi segera menindaklanjuti persoalan ini. Kami ingin keadilan dan rumah yang layak, bukan sekadar catatan di atas kertas,” kata warga tersebut.
Ketidakjelasan pelaksanaan program, kata dia, juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Kalau program RTLH saja bisa fiktif, bagaimana program lain yang juga menyasar warga miskin?” ujar warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, warga berharap adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran RTLH.
“Kami ingin transparansi. Jangan sampai anggaran rakyat hilang begitu saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta Kliktimes masih berupaya menghubungi dinas terkait untuk mendapatkan konfirmasi dan kejelasan mengenai dugaan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diduga fiktif atau belum terealisasi.
