OPINI | KLIKTIMES.ID – Negeri yang kita cintai hari ini seakan berada di titik kerusakan. Jika dahulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata melawan penjajah demi meraih kemerdekaan, maka kini kita justru terjebak dalam pertengkaran dengan saudara sebangsa dan setanah air sendiri. Perang hari ini bukan melawan kolonialisme asing, melainkan melawan ketidakadilan dan perebutan hak-hak dasar rakyat.
Bukan rakyat yang salah, melainkan mereka yang mestinya menjadi representasi rakyat justru bertindak sebaliknya. Di berbagai daerah, mulai dari Pati hingga ke pusat ibu kota, persoalan demi persoalan bermunculan dan menambah panjang daftar krisis kepercayaan.
Dari Pati, kebijakan pemerintah daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menuai kritik tajam. Gelombang protes tersebut bahkan menjadi gerakan awal terbesar pada tahun 2025. Tak berhenti di situ, muncul pula gerakan serupa di berbagai titik negeri yang menandai meluasnya keresahan masyarakat.
Kekecewaan publik semakin bertambah dengan kebijakan kenaikan tunjangan DPR, ditambah dengan pernyataan-pernyataan anggota dewan yang dianggap asal-asalan. Rakyat yang sudah menderita kian marah melihat wakilnya justru menuntut privilese. Situasi ini pun melahirkan gelombang demonstrasi besar di penghujung Agustus 2025.
Tuntutan tunjangan DPR di tengah kesengsaraan rakyat menjadi simbol nyata keterputusan elite dari realitas sosial. Ketika demonstrasi meluas, tragedi kelam pun terjadi: seorang pengemudi ojek daring tewas di bawah roda kendaraan taktis Brimob. Aparat yang seharusnya melindungi, tampil dengan wajah bengis premanisme berseragam. Amarah rakyat kemudian meledak lebih besar, bahkan berujung pada pembakaran gedung DPR di sejumlah daerah serta rumah anggota dewan yang dijadikan sasaran. Peristiwa ini bukan sekadar kerusuhan, melainkan tanda nyata runtuhnya kontrak sosial antara rakyat dengan wakilnya.
Tan Malaka pernah menulis dalam Madilog, “Kalau rakyat sudah berani menuntut, maka kekuasaan yang tidak adil akan guncang.” Hari ini, apa yang pernah diungkapkan bapak republik itu benar-benar menemukan relevansinya. Dari Pati hingga Jakarta, dari kampus hingga jalanan kota, tragedi pajak mencekik, represi aparat, hingga pembakaran simbol-simbol wakil rakyat telah membangkitkan kesadaran kolektif baru di tengah masyarakat.
Pertanyaannya kemudian, seperti apa nasib bangsa ini ke depan? Bagi saya, cita-cita menuju 2045 sebagai puncak kejayaan Indonesia hanya akan menjadi jargon kosong ketika melihat kerusuhan dan kerusakan hari ini.
Demokrasi kita tercerabut dari ruh aslinya. Pemimpin politik sibuk mengurus privilese, aparat tampil represif, sementara rakyat hanya ingin hidup layak. Seperti yang diingatkan Tan Malaka, “Tujuan politik yang sejati bukanlah kekuasaan segelintir orang, melainkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat.” Ironisnya, negeri ini justru berjalan terbalik: kekuasaan dipelihara, rakyat dikorbankan.
Solusi yang mendesak bagi perbaikan demokrasi kita adalah membangun kesadaran dan tindakan kolektif lintas elemen masyarakat. Hanya dengan melawan kedzoliman dan menumbangkan elite yang menyalahgunakan kekuasaan, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bisa diwujudkan.
Sejarah telah membuktikan, ketika kesadaran rakyat menyatu, tidak ada rezim yang mampu bertahan. Tan Malaka kembali mengingatkan, “Kebenaran pada akhirnya akan menang, walau harus melewati jalan darah dan air mata.” Dan kita hari ini sedang berada di jalan panjang itu.
***
**) Opini Ditulis oleh Jazuli
**) Tulisan Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab media klik Times.id
**) Rubrik terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
**) Artikel Dikirim ke email resmi redaksikliktimes@gmail.com.
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirimkan apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi Klik Times.id.
