SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Koordinator Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di Kota Surabaya, Jumat (13/11/2026).
Mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) seluruh gerai Indomaret yang beroperasi di Kota Pahlawan.
Selain menuntut transparansi perizinan, massa aksi juga menyoroti pengawasan kelaikan bangunan, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan bangunan gedung.
Koordinator Aksi SPM-MP, Herdiansyah, mengatakan persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi bangunan komersial, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan administrasi bangunan komersial, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, potensi kebocoran PAD, hingga dugaan praktik pungutan liar dalam pelayanan perizinan bangunan gedung,” kata Herdiansyah kepada Kliktimes.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian SPM-MP adalah Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung.
Mereka mendesak evaluasi terhadap implementasi aturan tersebut, khususnya terkait pengawasan pemenuhan kewajiban SLF pada bangunan komersial.
Herdiansyah mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan pelayanan PBG dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
“SLF merupakan dokumen penting yang menyatakan bahwa sebuah bangunan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik dimanfaatkan. Dengan demikian, keberadaan PBG tidak serta-merta menggantikan kewajiban pemenuhan SLF,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh gerai Indomaret di Surabaya perlu diperiksa untuk memastikan pemenuhan persyaratan perizinan dan standar keselamatan bangunan. Pemeriksaan tersebut mencakup kelaikan struktur, sistem proteksi kebakaran, instalasi kelistrikan, sanitasi, hingga aksesibilitas.
“Kami menuntut pemeriksaan langsung terhadap gerai-gerai Indomaret di Surabaya, termasuk verifikasi dokumen PBG, SLF, kesesuaian penggunaan bangunan, dan kepatuhan terhadap standar teknis bangunan gedung. Semuanya harus dilakukan secara transparan,” paparnya.
Dia juga meminta hasil pemeriksaan diumumkan kepada publik agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai legalitas dan keselamatan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
Selain itu, SPM-MP mendesak Wali Kota Surabaya mengevaluasi Perwali Nomor 89 Tahun 2024 beserta perubahannya. Herdiansyah menegaskan, kemudahan pelayanan perizinan dan investasi tidak boleh mengabaikan kewajiban pengawasan serta standar keselamatan bangunan.
“Kami meminta pemerintah menjelaskan apakah terdapat ketentuan atau praktik pelayanan yang berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap bangunan yang sudah digunakan untuk kegiatan usaha, tetapi belum memenuhi persyaratan kelaikan fungsi,” ujarnya.
Tak hanya persoalan perizinan, SPM-MP juga menyoroti potensi kebocoran PAD dari sektor retribusi PBG. Mereka menduga lemahnya pendataan dan pengawasan bangunan komersial berpotensi menyebabkan penerimaan daerah tidak tertagih atau tidak tercatat sebagaimana mestinya.
“Perlu dilakukan audit untuk memastikan nilai penerimaan yang sebenarnya. Sebab, tidak setiap penerbitan SLF dikenakan retribusi, sedangkan kewajiban pembayaran retribusi PBG mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sinilah letak potensi kebocoran PAD,” ungkap Herdiansyah.
Dia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), instansi pelayanan perizinan, serta Inspektorat Kota Surabaya memeriksa kepatuhan pembayaran retribusi PBG bangunan usaha, termasuk gerai Indomaret.
Menurutnya, audit diperlukan untuk mencocokkan data bangunan usaha, dokumen perizinan, dan penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah. Apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, dia meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Dalam aksi tersebut, SPM-MP turut menyampaikan dugaan pungli dalam pelayanan perizinan bangunan gedung di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Dalam materi tuntutannya, massa aksi menyebut seorang pejabat berinisial RO yang disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang DPRKPP Kota Surabaya. Nama tersebut dikaitkan dengan dugaan penarikan uang di luar ketentuan dalam pengurusan perizinan dan SLF bangunan nonhunian.
Herdiansyah mendesak Inspektorat Kota Surabaya dan Kejaksaan Negeri Surabaya menelusuri dugaan tersebut secara objektif, termasuk memeriksa prosedur pelayanan dan kemungkinan adanya pembayaran di luar mekanisme resmi.
“Kami meminta Inspektorat Kota Surabaya maupun Kejaksaan Negeri Surabaya segera memeriksa dugaan pungutan liar yang diduga melibatkan oknum pejabat berinisial RO. Telusuri prosedur pelayanan, kemungkinan pembayaran di luar mekanisme resmi, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan dokumen bangunan gedung,” tandasnya.
Herdiansyah menegaskan pengawasan bangunan gedung tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi. Setiap bangunan yang digunakan untuk kepentingan publik harus memenuhi standar teknis dan memiliki kepastian kelaikan fungsi demi menjamin keselamatan masyarakat.
“Kami mendesak Pemkot Surabaya segera membuka dokumen perizinan secara transparan dan menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan secara objektif serta bertanggung jawab,” tegasnya.
