SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai kritik dari kalangan aktivis.
Pasalnya, penertiban yang dilakukan di kawasan Taman Adipura dinilai belum diikuti langkah serupa di sejumlah kawasan lain yang juga menjadi lokasi aktivitas PKL.
Beberapa lokasi yang masih dipadati aktivitas perdagangan di fasilitas umum di antaranya sepanjang Jalan Dr. Cipto, depan MAN Sumenep, hingga kawasan Pandian.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Satpol PP dalam menerapkan aturan penataan PKL di wilayah perkotaan.
Persoalan ini semakin mengemuka setelah Hyuhadam Abdi, petugas bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Sumenep, menyebut keberadaan PKL di sejumlah kawasan tersebut telah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati Sumenep sebelumnya, KH A. Busyro Karim.
Dalam keterangannya kepada Kliktimes saat penertiban PKL di kawasan Taman Adipura, Rabu (11/11/2026), Hyuhadam mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan yang berlaku pada masa kepemimpinan Busyro Karim.
Keterangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kebijakan penataan PKL dari pemerintahan sebelumnya hingga kepemimpinan Bupati Sumenep saat ini, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Aktivis Sumenep, Amrullah, menilai pemerintah daerah saat ini tidak semestinya membiarkan persoalan penataan PKL terus berlarut-larut apabila memang terdapat kebijakan masa lalu yang belum diselesaikan.
Menurutnya, tanpa evaluasi dan pembenahan, pemerintahan saat ini berpotensi mewarisi persoalan regulasi masa lalu tanpa memberikan penyelesaian yang menyeluruh.
“Bila hal demikian benar, maka Kabupaten Sumenep yang saat ini dipimpin Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo bisa menjadi perpanjangan dosa regulasi masa lalu,” ujar Amrullah, Kamis (12/11/2026).
Ia juga meminta Satpol PP menerapkan penegakan aturan secara konsisten. Menurutnya, penertiban tidak seharusnya hanya menyasar satu kawasan, sementara lokasi lain dengan persoalan serupa belum mendapatkan penanganan yang sama.
“Jangan sampai penertiban hanya menjadi formalitas di satu kawasan. Pemerintah harus berani menerapkan aturan secara menyeluruh agar tidak muncul kesan ada PKL yang ditertibkan, sementara yang lain justru dibiarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amrullah menyatakan tidak ingin persoalan tersebut terus berulang tanpa kejelasan. Pihaknya berencana mengambil langkah lanjutan dengan meminta penjelasan langsung kepada pihak terkait sekaligus mendorong evaluasi kebijakan penataan PKL di Kabupaten Sumenep.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut, Amrullah menyebut pihaknya akan mengupayakan audiensi dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah konkret dengan mengajukan audiensi kepada pihak terkait. Kami ingin meminta kejelasan sekaligus mendorong agar penertiban PKL dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, bukan hanya terpusat di satu kawasan,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditulis, Kliktimes masih berupaya meminta konfirmasi Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Hakiki Maulana Firmansyah, mengenai konsistensi penertiban PKL serta kesinambungan kebijakan penataan pedagang dari pemerintahan sebelumnya hingga saat ini.
