SURABAYA, KLIKTIMESID– Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum. Salah satu agenda utamanya adalah pemantapan kerja sama kelembagaan dengan Jimly School of Law and Government (Jimly School) serta LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengurus LKHAI yang berlangsung di RM Ruas Rasa, Surabaya, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah agenda, mulai dari penyusunan rencana strategis organisasi, penguatan sistem tata kerja, pengembangan program pendidikan hukum, hingga pemantapan teknis kerja sama antarlembaga.
Rapat dipimpin Direktur Eksekutif LKHAI Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., didampingi Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H., serta Sekretaris Eksekutif Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Sementara itu, pemaparan mengenai pengembangan organisasi, sistem manajemen kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan arah program strategis disampaikan oleh Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Dalam pembahasan tersebut, penguatan tata kelola ditempatkan sebagai fondasi utama bagi pengembangan LKHAI. Organisasi diarahkan memiliki struktur kerja yang lebih sistematis, pembagian kewenangan yang jelas, serta indikator kinerja dan mekanisme evaluasi yang terukur.
Setiap bidang diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif melalui sistem koordinasi dan pelaporan yang terstruktur. Dengan demikian, pelaksanaan program organisasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan, tetapi juga pada capaian dan keberlanjutan manfaatnya.
Selain konsolidasi internal, LKHAI juga memprioritaskan pemantapan kerja sama dengan Jimly School dan LSP Jimly. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membuka ruang pengembangan pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi profesi di berbagai bidang hukum dan pemerintahan.
Sejumlah program yang menjadi pembahasan meliputi Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), Certified Mediator and Conciliator (C.M.C.), Certified Contract Drafter (C.C.D.), Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.), serta Asisten Perancang Kontrak.
Program lainnya mencakup Legislative Drafting, Legal Drafting, Hukum Kesehatan, Hukum Properti, Hukum Pertanahan, Good Corporate Governance (GCG), hingga Hukum Kontrak Bisnis Internasional.
Pengembangan program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas profesional di tengah semakin kompleksnya persoalan hukum, administrasi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola korporasi.
LKHAI juga menekankan pentingnya kejelasan teknis pelaksanaan kerja sama, termasuk pembagian peran antarlembaga, pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan kurikulum, penyiapan tenaga pengajar, mekanisme asesmen, hingga evaluasi program. Pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi nantinya akan disesuaikan dengan standar kompetensi, legalitas penyelenggara, serta ketentuan BNSP berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, LKHAI berupaya membangun organisasi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kapasitas substantif dalam bidang kajian hukum, advokasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sinergi dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi profesi diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas tenaga profesional yang memiliki kompetensi, integritas, dan daya saing.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari langkah jangka panjang LKHAI dalam memperkuat kontribusi kelembagaan terhadap pengembangan pendidikan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan agenda tersebut, LKHAI menegaskan arah pengembangannya melalui empat fokus utama: memperkuat kelembagaan, meningkatkan kompetensi, menegakkan integritas, dan mengawal supremasi hukum.
