SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas PGRI (UPI) Sumenep, menggelar Mimbar Demokrasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan sosial, diskriminasi, hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Mereka juga mendesak para pemimpin dan pemangku kebijakan agar lebih peka terhadap kondisi serta kepentingan masyarakat.
Mimbar Demokrasi itu diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari orasi, pembacaan puisi, hingga penampilan lainnya. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar pertunjukan atau agenda seremonial organisasi, melainkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat.
Ketua HMP PPKn, Moh. Iqbal Asyrofi, mengatakan Mimbar Demokrasi menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk mengajak masyarakat dan pemerintah lebih peduli terhadap berbagai persoalan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Sumenep.
Pria yang akrab disapa Rofi itu menegaskan, pihaknya ingin mendorong kesadaran publik sekaligus mengingatkan pemerintah daerah, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, agar lebih terbuka dan peka terhadap persoalan diskriminasi serta penyalahgunaan kekuasaan.
“Di dalamnya tidak hanya menampilkan sebuah penampilan, tapi juga bertujuan agar HMP PPKn dapat menjadi bagian dalam menyadarkan masyarakat,” ungkap Rofi.
Dia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah awal bagi mahasiswa angkatan 2026 untuk mengembangkan pola pikir kritis dan keberanian menyampaikan pendapat terhadap persoalan publik.
“Bagaimana teman-teman mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan, khususnya di Kabupaten Sumenep maupun di negara kita,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam orasinya, Zahrir Ridho menegaskan bahwa Mimbar Demokrasi bukan sekadar ruang untuk meluapkan kekecewaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa dalam menjaga kehidupan demokrasi agar tetap berjalan sehat.
“Mimbar ini adalah ruang hidup bagi nalar kritis yang sehat. Demokrasi tidak boleh mati di dalam pagar kampus maupun luar kampus. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat birokrasi institusional maupun sosial, senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan bersama,” tegasnya.
