SUMENEP, KLIKTIMES.ID – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep di sisi timur Taman Adipura, Rabu (11/11/2026), menuai kritik dari warga. Penertiban tersebut dinilai belum mencerminkan penerapan aturan yang merata di sejumlah kawasan.
Salah seorang warga Sumenep, Seno, mempertanyakan konsistensi Satpol PP dalam menegakkan aturan terhadap aktivitas PKL. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan semestinya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar titik tertentu.
Kepada Kliktimes, Seno mengatakan, apabila penertiban bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan ruang publik, pemerintah juga perlu memperhatikan lokasi lain yang memiliki persoalan serupa.
“Kalau memang betul-betul mau ditertibkan, seharusnya semua tempat PKL juga ditertibkan,” ujar Seno saat menyampaikan pandangannya kepada petugas Satpol PP di lokasi.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan yang menurutnya masih terdapat aktivitas PKL, seperti depan MAN Sumenep dan beberapa titik di sepanjang trotoar.
“Misalnya di depan MAN Sumenep, di pinggir trotoar dan lain sebagainya. Jadi, kalau hanya satu titik tertentu yang ditertibkan, seakan-akan ada tempat yang diistimewakan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Hyuhadam Abdi, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) menjelaskan bahwa penertiban di kawasan Taman Adipura dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan.
“Memang begitu, Mas. SPT rutin sudah melekat tiap bulan,” kata Hyuhadam saat ditemui di lokasi penertiban.
Namun, penjelasan tersebut belum mengakhiri pertanyaan warga. Seno kembali mempertanyakan keberadaan PKL di sejumlah lokasi lain, seperti kawasan Pandian, depan MAN Sumenep, hingga sepanjang Jalan Dr. Cipto. Menurutnya, kawasan tersebut juga perlu mendapat perhatian dari Satpol PP.
Menanggapi hal itu, Hyuhadam menyebut keberadaan PKL di sejumlah kawasan tersebut telah berlangsung sejak masa pemerintahan Bupati Sumenep sebelumnya, KH A. Busyro Karim.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan kebijakan yang berlaku pada masa kepemimpinan bupati tersebut.
Di sisi lain, Seno berharap Satpol PP Sumenep dapat menerapkan aturan secara konsisten terhadap seluruh aktivitas PKL yang menggunakan fasilitas umum.
Ia menilai penertiban yang dilakukan secara merata penting untuk menghindari persepsi perlakuan berbeda terhadap para pedagang.
“Penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kliktimes masih berupaya meminta konfirmasi Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Hakiki Maulana Firmansyah, terkait pelaksanaan penertiban dan alasan belum dilakukannya penertiban di sejumlah lokasi lain. Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut masih terkendala akses.
