JAKARTA, KLIKTIMES.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram.
Menyusul keputusan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama aparat penegak hukum diminta memperketat pengawasan guna menutup celah penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi narkotika.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dalam pertimbangannya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika maupun zat terlarang lainnya sebagai perbuatan haram. Begitu pula aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik sebagaimana ketentuan dalam fatwa tersebut.
Secara khusus, MUI meminta BNN dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menutup celah penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran maupun konsumsi narkotika. Penindakan juga perlu dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
Selain meminta pengawasan diperketat, MUI merekomendasikan Presiden bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran produk rokok elektrik.
MUI turut mendorong Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik yang beredar di masyarakat.
Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi perizinan industri vape. Adapun Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan kebijakan fiskal dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatannya. Masyarakat juga diimbau melindungi anak-anak dan remaja dari paparan rokok elektrik, terutama potensi ketergantungan nikotin dan risiko penyalahgunaannya.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam bagian penutup, MUI menegaskan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh pihak juga diimbau menyebarluaskan ketentuan tersebut agar diketahui dan menjadi perhatian umat Islam.
