SURABAYA, KLIKTIMES.ID – Forum Analisis Kebijakan Transformasi dan Advokasi (FAKTA Foundation) menggelar Sekolah Anggaran 2026 Angkatan Ke-IV di Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Kota Surabaya, pada 30 Oktober hingga 3 November 2026.
Mengusung tema “Mencetak Analis Muda, Mengawal Akuntabilitas APBD Sumenep”, kegiatan tersebut menjadi wadah pendidikan, penguatan kapasitas, sekaligus kaderisasi generasi muda agar lebih memahami tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Jenderal FAKTA Foundation, Moh. Pudali Arodani, mengatakan Sekolah Anggaran merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk membangun tradisi intelektual sekaligus memperluas keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Menurutnya, pemahaman terhadap anggaran daerah menjadi bekal penting bagi generasi muda agar tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi mampu mengambil peran melalui pengawasan berbasis pengetahuan dan data.
“APBD bukan sekadar dokumen angka atau urusan administratif pemerintahan. Di dalamnya terdapat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta keputusan yang secara langsung menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Pudali.
Ia menegaskan, setiap proses pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kebutuhan publik.
“Karena itu, pemuda perlu membekali diri dengan kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis kebijakan anggaran. Jangan sampai kita hanya ramai mengkritik, tetapi tidak memiliki dasar pengetahuan dan data yang kuat untuk menawarkan solusi,” tegasnya.
Pudali menambahkan, pengawasan terhadap APBD tidak cukup dilakukan dengan melihat besaran anggaran maupun program yang tercantum dalam dokumen pemerintah. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan, alokasi anggaran, realisasi program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Yang harus kita kawal bukan hanya bagaimana anggaran disusun dan dibelanjakan, tetapi juga apakah setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi persoalan mendasar masyarakat justru tidak terselesaikan,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui Sekolah Anggaran 2026, lahir generasi muda yang memiliki kemampuan analisis, keberanian menyampaikan kritik, serta kecakapan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.
“Kami ingin melahirkan analis muda yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif. Kritik harus dibangun di atas data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan tidak berhenti pada sorotan, melainkan mampu menghadirkan rekomendasi yang bisa menjadi bahan perbaikan kebijakan pemerintah daerah,” paparnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Mauli Fikr, pemerhati kebijakan anggaran, sebagai salah satu pemateri. Kehadirannya diharapkan memperkaya perspektif peserta dalam memahami analisis kebijakan fiskal serta dinamika pengelolaan anggaran daerah.
Sementara itu, Koordinator Bidang Fiskal dan Anggaran FAKTA Foundation, Diki Alamsyah, menekankan pentingnya membangun gerakan pemuda yang berlandaskan pengetahuan, data, dan analisis dalam merespons persoalan pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam pengawasan anggaran perlu diperkuat agar partisipasi masyarakat sipil tidak sekadar menjadi kontrol sosial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui Sekolah Anggaran 2026 Angkatan Ke-IV, FAKTA Foundation berkomitmen memperkuat kapasitas generasi muda sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang aktif mengawal kebijakan fiskal daerah.
Dengan semangat Kritis, Solutif, dan Kolaboratif, kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mencetak analis muda yang mampu mengawal transparansi dan akuntabilitas APBD Kabupaten Sumenep.
“Harapan kami, peserta yang mengikuti Sekolah Anggaran ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Pengetahuan yang diperoleh harus diterjemahkan menjadi gerakan intelektual dan pengawasan yang berkelanjutan. Sebab, menjaga APBD agar tetap berpihak kepada rakyat merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Pudali. .
