JAKARTA | KLIKTIMES.ID – Pemerintah melakukan penyesuaian skema dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi anggaran. Salah satu perubahan utama adalah pengaturan distribusi makanan menjadi lima hari dalam sepekan, khususnya bagi peserta didik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini diarahkan pada penyediaan makanan segar (fresh food) untuk anak sekolah.
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan fresh food selama lima hari,” ujarnya dikutip Sabtu (4/4/2026).
Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kualitas konsumsi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi efisiensi belanja negara. Pemerintah memperkirakan optimalisasi program ini dapat menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Meski demikian, penerapan kebijakan tidak dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta penerima manfaat yang tinggal di asrama.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pola distribusi disesuaikan dengan karakteristik pangan dan daya tahannya.
Untuk anak sekolah, distribusi tetap dilakukan selama lima hari dengan menu makanan segar guna menjaga kualitas dan keamanan pangan. Sementara itu, kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap memperoleh layanan selama enam hari dalam sepekan tanpa perubahan mekanisme.
Adapun untuk wilayah 3T, pemerintah mengadopsi pendekatan berbeda dengan menitikberatkan pada distribusi bahan pangan yang lebih tahan lama dan mudah diakses.
“Seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang tidak memerlukan pengolahan kompleks,” ujar Nanik.
Pendekatan tersebut dinilai sebagai solusi atas keterbatasan infrastruktur dan akses logistik di wilayah 3T. Dengan skema ini, distribusi diharapkan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Badan Gizi Nasional memastikan seluruh kebijakan yang diterapkan tetap mengacu pada standar gizi nasional dan prinsip keamanan pangan. Melalui penyesuaian ini, program MBG diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara merata. ***
