JAKARTA | KLIKTIMES.ID – Pemerintah terus mematangkan langkah untuk menyukseskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu fokus utama yang disiapkan pemerintah adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) yang akan menggerakkan koperasi di tingkat desa.
Dilansir Kliktimes dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pemerintah menggelar rapat koordinasi terkait Pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi pengawak KDKMP.
Rapat koordinasi tersebut digelar di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kamis (12/3/2026).
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.
Menurut dia, pembentukan koperasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga memerlukan pembinaan serta pendampingan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diiringi dengan pembinaan dan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan SDM agar operasionalisasinya berjalan sukses,” kata Purwadi dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, program SPPI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi SDM yang akan terlibat dalam pengelolaan koperasi desa.
Pelaksanaan program tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi, di antaranya dengan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara.
Purwadi menilai koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar program penguatan SDM tersebut dapat berjalan efektif.
“Kami sangat menyambut baik Rakor Pendidikan SPPI Pengawak KDKMP sebagai bagian dari upaya menyukseskan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Selain melalui program pendidikan, pemerintah juga menyiapkan skema penugasan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung operasional koperasi tersebut.
Purwadi mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Badan Kepegawaian Negara telah menyusun skenario pengisian ASN pada KDKMP melalui penugasan ASN dari pemerintah daerah.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian PANRB juga telah menyiapkan kebijakan melalui Surat Edaran Bersama serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 1227 Tahun 2025 yang mengatur penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari instansi daerah untuk membantu operasional koperasi tersebut.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Kementerian Dalam Negeri dan BKN sesuai dengan perannya dalam Surat Edaran Bersama akan berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi daerah,” kata Purwadi.
