PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Guru Besar UIN Madura, Achmad Muhlis, mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) yang direncanakan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz.
Hal itu disampaikan menyusul meningkatnya tensi geopolitik di jalur vital distribusi energi dunia yang berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan memicu kenaikan harga energi, termasuk di Indonesia.
“Selat tersebut merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Setiap ketegangan di wilayah itu berpotensi mengganggu pasokan minyak global, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga energi dan tekanan terhadap perekonomian nasional,” ujar Muhlis, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kebijakan WFH tidak sekadar perubahan teknis dalam sistem kerja, melainkan juga mencerminkan transformasi relasi sosial di masyarakat. Ia menjelaskan, ruang kerja yang sebelumnya berbasis interaksi langsung kini bergeser ke ruang domestik yang lebih privat.
Perubahan ini, lanjutnya, turut memengaruhi pola komunikasi, dinamika kekuasaan, hingga solidaritas antarpekerja. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melahirkan komunitas kerja berbasis digital dengan karakter yang berbeda dari sistem kerja konvensional.
Muhlis menilai WFH menghadirkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, sistem ini menawarkan efisiensi waktu, kenyamanan, serta mengurangi stres akibat mobilitas tinggi, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi.
“Pengurangan mobilitas ini secara langsung berkontribusi pada penghematan BBM, yang menjadi salah satu tujuan utama kebijakan,” katanya.
Namun di sisi lain, WFH juga berisiko menimbulkan isolasi sosial, kejenuhan, serta kaburnya batas antara kehidupan kerja dan pribadi. Kondisi ini menuntut kemampuan manajemen diri yang lebih baik agar pekerja tidak mengalami kelelahan psikologis atau burnout.
Dalam perspektif ekonomi, ia menyebut kebijakan WFH memiliki dampak yang kompleks. Secara makro, pengurangan konsumsi BBM dapat membantu menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus menahan laju inflasi akibat kenaikan harga energi.
Meski demikian, dari sisi mikro, kebijakan ini berpotensi memukul sektor tertentu seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil yang bergantung pada mobilitas pekerja.
“Artinya, akan terjadi redistribusi aktivitas ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kerangka ketahanan nasional, WFH dapat dipandang sebagai strategi mitigasi risiko. Ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap gejolak global mendorong negara untuk mencari cara adaptif dalam mengendalikan konsumsi energi.
Dengan mengurangi mobilitas harian jutaan pekerja, lanjutnya, negara secara tidak langsung memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah potensi konflik global.
Namun demikian, Muhlis mengingatkan keberhasilan kebijakan WFH sangat bergantung pada kesiapan budaya dan infrastruktur. Ia menilai masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja konvensional membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh.
Selain itu, faktor kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja juga menjadi kunci dalam menjaga produktivitas. Di sisi lain, kesenjangan akses teknologi masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok yang belum memiliki fasilitas digital memadai.
Ia juga menyoroti perubahan cara pandang terhadap produktivitas. Jika sebelumnya diukur dari kehadiran fisik, dalam sistem WFH produktivitas lebih berbasis pada hasil kerja.
“Ini bisa mendorong budaya kerja yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Tapi tanpa pengelolaan yang baik, juga bisa memicu tekanan baru bagi pekerja,” ujarnya.
Muhlis menekankan, agar efektif, kebijakan WFH harus diintegrasikan dengan langkah lain seperti penguatan infrastruktur digital, perlindungan sektor terdampak, serta edukasi efisiensi energi kepada masyarakat.
Tanpa pendekatan komprehensif, ia mengingatkan kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial yang justru mengganggu stabilitas.
“WFH bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi refleksi dari paradigma baru dalam pengelolaan energi dan hubungan kerja. Ini bagian dari upaya negara beradaptasi di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.
