SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Pembelian sejumlah unit motor trail untuk menunjang operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep menjadi sorotan publik.
Pasalnya, kendaraan dinas yang semestinya mendukung kegiatan penertiban dan patroli tersebut diduga “gaib”, lantaran tak pernah terlihat digunakan di lapangan.
Sejumlah pihak menilai, motor trail yang dianggarkan untuk meningkatkan mobilitas Satpol PP, khususnya di wilayah sulit dijangkau, hingga kini belum menunjukkan manfaat nyata. Kondisi itu memicu pertanyaan soal efektivitas sekaligus transparansi pemanfaatan aset daerah.
Aktivis Bumi Sumekar, Hasyim, menyebut keberadaan motor trail tersebut terkesan hanya tercatat di atas kertas, namun nyaris tak pernah muncul dalam aktivitas operasional Satpol PP.
“Pembelian motor trail ini awalnya untuk mendukung mobilitas dan efektivitas tugas Satpol PP, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi sampai sekarang, manfaatnya belum terlihat di lapangan. Seolah-olah motor itu diduga gaib,” ujar Hasyim, Jum’at (9/1/2026).
Ia mengaku belum pernah menyaksikan motor trail tersebut digunakan dalam kegiatan penertiban, pengawasan, maupun patroli rutin.
“Setahu kami, Satpol PP jarang sekali terlihat menggunakan motor trail. Padahal kendaraan itu dibeli dengan anggaran yang cukup fantastis. Ini yang kemudian menimbulkan kesan motor trail tersebut diduga hanya ‘ada tapi tak nyata’,” katanya.
Menurut Hasyim, kondisi itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya terkait transparansi penggunaan aset daerah yang dibiayai dari uang rakyat.
“Pertanyaannya jelas, berapa jumlah unit yang dibeli, disimpan di mana, dan kenapa tidak dioperasionalkan secara maksimal. Kalau tidak pernah terlihat, wajar publik menduga motor trail itu gaib,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya bersama sejumlah aktivis berencana mendatangi Kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk meminta klarifikasi langsung terkait keberadaan dan pemanfaatan kendaraan tersebut.
“Untuk memperjelas semuanya, kami akan melakukan audiensi ke Kantor Satpol PP. Pembelian motor trail ini patut dicurigai jika memang tidak pernah dimanfaatkan,” tegas Hasyim.
Hasyim menambahkan, apabila dalam audiensi tersebut ditemukan persoalan dalam proses pengadaan maupun pemanfaatan aset, maka pimpinan Satpol PP harus bertanggung jawab.
“Kalau nanti ditemukan ada problem, kepala Satpol PP wajib bertanggung jawab atas pembelian motor trail tersebut,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus disertai pemanfaatan yang jelas dan terukur, agar tidak berujung pada pemborosan anggaran.
“Pengadaan itu harus sejalan dengan pemanfaatannya. Kalau aset sudah dibeli tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, apalagi sampai terkesan gaib, itu jelas berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta Kliktimes masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi.
