Skandal Miliaran Rupiah RSUD Anwar Sumenep! Dear Jatim Desak Polisi Seret Dirut ke Meja Hijau
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rab, 2 Jul 2025
- visibility 89
Ketua Dear Jatim, Mahbub Junaidi dan Direktur RSUD Sumenep, dr. Erliyati (Foto:Koloase).
SUMENEP – Aroma skandal besar kembali menyeruak dari tubuh pelayanan publik Kabupaten Sumenep. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar dan 30 Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan Sumenep kini berada di ujung sorotan tajam publik.
Organisasi Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) secara tegas mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Sumenep untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
Ketua Dear Jatim Sumenep, Mahbub Junaidi, mengungkap sederet kejanggalan yang mengejutkan publik. Dana publik raksasa yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan, justru diduga disalahgunakan.
“Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Moh. Anwar di tahun 2023 saja mencapai lebih dari Rp110 miliar, sementara 30 Puskesmas lebih dari Rp96 miliar. Tapi rincian penggunaan anggarannya sangat minim dan tidak transparan!” tegas Mahbub.
Dear Jatim merinci sederet kejanggalan yang mengarah pada dugaan praktik kotor:
Realisasi Belanja Pegawai Janggal: Belanja pegawai mencapai Rp62,66 miliar, namun pembayaran jasa non-ASN tidak jelas sumber dan peruntukannya.
Lonjakan Saldo Kas Mencurigakan: Akhir 2023, saldo kas RSUD melonjak hingga Rp42,94 miliar. Publik bertanya: ke mana dampaknya bagi pelayanan?
Ketimpangan Belanja 2022: Dari total belanja BLUD RSUD hanya Rp5,55 miliar, namun belanja barang dan jasa justru membengkak hingga Rp88,14 miliar.
Piutang Tak Tertagih: Klaim BPJS dan pasien COVID-19 senilai total Rp2,2 miliar belum ditagih, berpotensi rugikan keuangan negara.
Dana BTT COVID-19 Tanpa Jejak Jelas: Dana sebesar Rp85,5 juta diklaim habis untuk beban pegawai, tapi tak jelas efektivitasnya.
Reklasifikasi Aneh: Belanja ATK dan bahan cetak mengalami lonjakan aneh pasca reklasifikasi. Beban cetak naik drastis dari Rp153 juta menjadi Rp853 juta.
Persediaan Mengendap: Di akhir 2022, persediaan yang belum terpakai mencapai Rp4,58 miliar, menimbulkan tanda tanya soal efisiensi dan kebutuhan riil.
Lebih lanjut Mahbub Junaidi menyebut, pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia mendesak Polres Sumenep bertindak cepat dan tegas.
“Kami menuntut penyelidikan mendalam dan audit forensik dari Inspektorat dan BPK. Bila terbukti ada unsur pidana, seret pejabat terkait, termasuk Direktur RSUD ke meja hijau!” seru Mahbub.
Dear Jatim menilai, pembiaran kasus ini sama saja dengan pengkhianatan terhadap hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang layak.
“Ini bukan soal angka, ini soal nyawa dan kepercayaan rakyat. Kami akan terus kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Kendati demikian, orator ulung bumi Sumekar itu menanti langkah nyata dari penegak hukum. Skandal miliaran rupiah di RSUD dr. H. Moh. Anwar dan Puskesmas tak boleh dibiarkan jadi kabar angin semata. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.
“Korupsi di sektor kesehatan adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan beri ruang bagi mafia anggaran!, “Pungkasnya.
- Penulis: Redaksi
