SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Polemik operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, kian memanas.
Sikap Kepala Dapur SPPG, Qiwam MH, yang dinilai arogan saat dikonfirmasi soal legalitas dan sertifikasi, menuai kecaman publik dan memicu isu potensi penutupan dapur.
Dapur MBG SPPG Guluk-Guluk berada di bawah naungan Yayasan Dakwah Sosial Bani Ishak. Kontroversi mencuat setelah pernyataan Qiwam beredar luas di kalangan jurnalis dan masyarakat. Respons yang disampaikannya dinilai defensif serta tidak menjawab secara substansial persoalan kelengkapan izin dan sertifikasi operasional dapur.
Dalam konfirmasi pewarta Seputar Jatim yang diterima KlikTimes, Qiwam menegaskan bahwa seluruh menu yang disajikan telah melalui konsultasi dengan ahli gizi.
“Dari sekian banyak menu yang disediakan oleh SPPG mana pun itu sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi dan itu bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Qiwam, Rabu (3/12/2025).
Ia juga mengklaim bahwa penunjukannya sebagai Kepala SPPG merupakan bukti bahwa dapur tersebut telah dinyatakan layak beroperasi.
“Saya ini ditugaskan oleh BGN sebagai Kepala SPPG karena SPPG tersebut sudah dinyatakan siap beroperasi oleh BGN sendiri,” tegasnya.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kelengkapan sertifikasi yang dilaporkan masih belum terpenuhi, Qiwam kembali memberikan pernyataan yang dinilai sebagai pembenaran sepihak.
“Justru saya paham, makanya SPPG ini masih beroperasi dan sertifikat-sertifikat yang dimaksud saat ini sudah dalam proses,” katanya.
Tak berhenti di situ, respons Qiwam kepada jurnalis juga disebut bernada tinggi.
“Justru ini sudah tertata rapi, sampean sudah baca juknis tidak?” ucapnya dengan nada membentak.
Sikap tersebut memantik kritik keras dari aktivis pemerhati pembangunan Sumenep, Syarifuddin. Ia menilai respons Kepala Dapur SPPG Guluk-Guluk mencerminkan pengabaian terhadap regulasi Presiden RI terkait standar dapur SPPG.
“Sebagai pejabat yang diberi kewenangan, seharusnya memberi teladan, bukan justru meremehkan aturan. Sikap provokatif seperti itu membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Syarifuddin.
Ia juga menyoroti pernyataan Qiwam yang dinilai justru menimbulkan keraguan terkait keberadaan tenaga ahli di dapur tersebut, baik ahli gizi maupun juru masak profesional.
“Pernyataan soal chef profesional dan ahli gizi ini justru makin memperbesar tanda tanya. Kalau tidak ada ahli gizi, SPPG tidak boleh beroperasi,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa struktur tenaga profesional di dapur SPPG Guluk-Guluk belum sepenuhnya jelas dan layak secara standar pelayanan publik.
Di tengah polemik yang terus bergulir, informasi mengenai potensi penutupan dapur SPPG Guluk-Guluk mulai mencuat apabila sertifikasi wajib tidak segera dipenuhi. Publik pun mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk turun tangan memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
“Ini menyangkut makanan yang dikonsumsi publik, termasuk anak-anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran standar keselamatan,” ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Pewarta KlikTimes akan terus menelisik lebih mendalam dugaan pemenuhan syarat administratif di SPPG Guluk-Guluk yang dinilai masih belum transparan, serta akan menyampaikan ke halaman publik ihwal akumulasi keresahan dari berbagai pihak terkait menu MBG yang telah terdistribusikan.
