Berita

Selain Ngulik Anggaran Darurat, Aktivis Juga Soroti Anggaran SID Desa Pakandangan Sangra

562
×

Selain Ngulik Anggaran Darurat, Aktivis Juga Soroti Anggaran SID Desa Pakandangan Sangra

Sebarkan artikel ini
Foto Ilustrasi.

SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Selain anggaran keadaan mendesak, Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, kini sorotan publik tertuju pada anggaran Sistem Informasi Desa (SID). Besarnya dana yang digelontorkan dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan soal efektivitas, transparansi, dan prioritas penggunaannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, alokasi dana SID di Desa Pakandangan tercatat sebagai berikut: Tahun 2021 sebesar Rp 12.500.000, Tahun 2022 melonjak menjadi Rp 54.000.000, Tahun 2024 kembali tercatat Rp 54.000.000 ditambah Rp 6.000.000, dan Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 31.500.000. Perbedaan angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun memunculkan spekulasi masyarakat terkait peruntukan dana tersebut.

Faynani, Aktivis Bumi Sumekar, menyoroti hal ini dan menekankan pentingnya tata kelola desa yang transparan. Menurutnya, pengembangan SID memang penting untuk mendukung digitalisasi administrasi, tetapi besaran anggaran yang melonjak secara drastis harus disertai laporan penggunaan yang jelas.

“Dana SID harus proporsional dan dipertanggungjawabkan. Jika setiap tahun anggaran melonjak tanpa output yang terlihat, masyarakat berhak mempertanyakan efisiensinya,” kata Faynani, Jum’at (30/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah desa perlu memberikan penjelasan rinci terkait program SID dan hasilnya.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang digelontorkan benar-benar untuk sistem yang berfungsi dan memberikan manfaat nyata, bukan sekadar angka di anggaran,” ujar Faynani.

Lebih lanjut, Faynani menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, keberhasilan program SID ditentukan bukan hanya besaran anggaran, tetapi juga pengawasan yang konsisten. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dari perencanaan hingga pelaksanaan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Inspektorat dan lembaga pengawas internal harus rutin memeriksa realisasi SID. Transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pakandangan Sangra, Sukandar, memilih bungkam saat dikonfirmasi pewarta Kliktimes melalui pesan WhatsApp. Meski demikian, publik tetap menanti keterbukaan informasi terkait alokasi anggaran SID, sebagai upaya menjaga prinsip keberimbangan dan transparansi dalam pemberitaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *