SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Setelah lebih dari satu tahun digulirkan sebagai program unggulan nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai sorotan dari daerah.
Di Kabupaten Sumenep, Madura, implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa itu dinilai menyimpan sejumlah persoalan serius hingga memantik desakan evaluasi menyeluruh kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sorotan tersebut muncul di tengah catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal 2025. Namun, di balik capaian tersebut, suara kritis justru datang dari Jurnalis Sumenep Independen (JSI).
Organisasi ini secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara pelaksanaan MBG di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, guna mencegah dampak yang dinilai berpotensi merugikan anak bangsa dan keuangan negara.
Sekretaris JSI, Toifur Ali Wafa, menyatakan bahwa secara konsep, MBG merupakan program mulia yang dirancang untuk menekan angka stunting dan kekurangan gizi. Ia bahkan mengakui, skema serupa telah berhasil diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Brasil dengan dampak sosial dan ekonomi yang positif.
Namun demikian, menurut Toifur, penerapan MBG di Indonesia tidak bisa disamaratakan begitu saja. Perbedaan kondisi geografis, sosial, serta tata kelola di setiap daerah dinilai belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam implementasi program tersebut.
“Presiden perlu memahami peta sosial dan geografis Indonesia secara utuh. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi pemborosan anggaran dan tidak selaras dengan Asta Cita Presiden,” ujar Toifur, Kamis (8/1/2026).
JSI juga menyoroti klaim pemerintah yang menyebut MBG mampu menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan hingga pelaku UMKM. Berdasarkan temuan di lapangan, klaim tersebut dinilai belum sepenuhnya terwujud.
“Yang terjadi justru berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tanpa dampak signifikan bagi masyarakat luas, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat utama,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil pemantauan JSI, terdapat tiga persoalan krusial dalam pelaksanaan MBG di Sumenep. Pertama, risiko stagnasi ekonomi akibat dugaan pengurangan anggaran pemenuhan gizi oleh oknum tertentu. Kedua, ancaman terhadap program prioritas negara karena besarnya anggaran MBG berpotensi menggerus pembiayaan sektor strategis lainnya.
Ketiga, dan yang paling krusial, adalah ancaman terhadap kualitas gizi anak. JSI mengaku menemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi serta menu yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
“Gizi buruk tidak hanya muncul karena kurang makan, tapi juga akibat salah kelola program makan. Makanan terlihat beragam, tetapi miskin nutrisi dan berisiko bagi tumbuh kembang anak,” tegas Toifur.
Atas dasar itu, JSI menilai penghentian sementara MBG merupakan langkah paling rasional untuk menyelamatkan APBN sekaligus memastikan kesehatan generasi bangsa tetap terjaga. Evaluasi menyeluruh dinilai mutlak diperlukan sebelum program dilanjutkan kembali.
Jika MBG tetap berjalan tanpa perbaikan dan pengawasan ketat, JSI menyatakan siap membuka kanal pengaduan publik.
“Kami menduga hingga 70 persen pelaksanaan program ini telah disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dugaan ini akan kami buka ke publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih menunggu tanggapan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait desakan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumenep.
