Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Saat Ketua Banggar Tak Lagi Menakutkan

Saat Ketua Banggar Tak Lagi Menakutkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
  • visibility 105

OPINI, Klik Times – Tulisan ini untuk Amran Sulaiman, Menteri yang lagi trend di TikTok. Pak Menteri yang kami cintai, kini Sumenep tercekik di tengah guyuran APBN. Ironinya, BSPS, PIP, Upland dan APBN lain, terjadi masalah di tanah kelahiran Ketua Banggar DPR RI sendiri.

Sejak 2022, dana 60 miliar lebih untuk satu program UPLAND saja. Uang yang seharusnya mengalir ke ladang-ladang petani dataran tinggi, tahun 2025 ini bagai ilusi.

Alih-alih menjadi pupuk bagi kesejahteraan, dana itu justru seperti disemai di meja-meja perjamuan para elit.

Tahun ini, suntikan anggaran kembali ditambah, jumlahnya tidak kecil belasan miliar rupiah.

Namun, yang tumbuh bukan ketahanan pangan, melainkan jaringan kepentingan. Program bernama UPLAND itu kini lebih layak disebut UPLINE: Uang Petani Langsung Infaq ke Elit.

Program ini disusun dengan manis di atas kertas, berlabel kerja sama strategis Pemerintah Indonesia dengan IFAD dan ISDB. Tapi di lapangan, ia menjelma menjadi mesin pemeras setoran, instrumen pemalakan kelompok tani, dan ladang subur bagi kekuasaan lokal.

Ya, Ketua Banggar memang dari Sumenep, tapi rakyat tak lagi merasa punya wakil.

Apa arti jabatan strategis Ketua Badan Anggaran DPR RI jika tak mampu menjadi pengawal uang negara yang dirampok di halaman rumahnya sendiri?

Bukannya membuat para oknum ketakutan, posisi ini justru terkesan menjadi lampu hijau bagi para pemburu rente untuk memperluas lapangan, merekrut pemain baru, dan menyiram jaringan yang sudah lama tumbuh subur.

Ketua Banggar hanya terlihat aktif ketika dipanggil Menteri Ara, tapi diam saat APBN lain dirampok di kampung halamannya. Memang rakyat Sumenep tak tahu siapa saja tamu yang keluar masuk rumah dinas beliau.

Tapi yang pasti, suara rakyat justru hilang di tengah sorak tepuk tangan dari para elite peliharaannya.

Bantuan yang Menyamar Jadi Pemerasan Petani.

Awalnya rakyat menyambut UPLAND dengan penuh harapan. Tapi harapan itu cepat berubah menjadi keresahan. Sebelum bantuan selesai turun, mereka harus ikut pengarahan teknis yang tidak lain adalah instruksi minimal setor 20 persen.

Bukan pajak, bukan potongan zakat Baznas, bukan iuran resmi. Ini murni “swadaya”, sebuah istilah yang mereka rancang untuk menyamarkan dengan regulasi. Hei bro! swadaya itu bukan anggaran mereka yang dipotong.

Contoh: jalan usaha tani (JUT) 100 meter, 80 meter Upland 20 meter Rakyat. Bukan 80 meter masih kamu potong sisa 64 meter. Lalu itukah juknis Upland? Ya, mungkin ini swadaya versi lain.

Sudah itu anggaran mereka masih dipotong untuk belanja keperluan barang, dengan harga di atas pasaran dan tanpa ruang negosiasi. RAB menjadi kitab suci yang tak bisa dibantah, dan petani menjadi umat pasrah yang harus tunduk pada tafsir oknum.

UPLAND bukan lagi program negara. Ia hanya menjadi hadiah ulang tahun kekuasaan, dikemas dalam proposal dan berita acara. Petani yang benar-benar berhak justru tersingkir, tak punya akses, tak punya beking, tak punya suara.

Petani Hanya Penerima Formalitas

Yang pertama panen bukan petani. Tapi mereka yang tak pernah mencangkul, tak pernah ke sawah, hanya tahu kapan dana cair, dan siapa yang harus diberi ‘jatah’.

Petani hanya jadi alat pelengkap: untuk foto, untuk laporan, untuk justifikasi. Padahal di ladang, yang tumbuh bukan hasil pertanian, tapi kekecewaan dan hutang.

IFAD, ISDB, dan Negara: Kalian Sedang Membiayai Apa?

IFAD dan ISDB perlu bertanya pada diri sendiri: Apakah dana pinjaman mereka benar-benar memperkuat petani, atau sedang disedot jadi celengan politik lokal?

Dan kepada Amran Komandan Kementerian Pertanian: Apakah Anda sungguh tidak tahu?

Atau memang memilih pura-pura tidak mendengar demi menjaga harmoni politik?

Jika tidak ada pembenahan, maka kerja sama ini hanya akan memperluas ladang rente dan menumbuhkan mafia anggaran di tingkat lokal.

Dari Artikel Ini Menuju Kasus Hukum

Saya tak menulis ini untuk meminta penghentian bantuan. Saya menulis ini karena bantuan harus diselamatkan.

Tapi penyelamatan tidak cukup dengan klarifikasi atau surat bantahan dari para pemburu proyek.

Harus ada keberanian hukum, pembongkaran jaringan rente, dan pengawalan bersama dari jurnalis, masyarakat sipil, akademisi, dan tentu saja, Aparat Penegak Hukum.

Karena kalau tidak, Kabupaten Sumenep akan menjadi simbol nasional dari kegagalan menjaga APBN di level lokal, tempat Ketua Banggar tinggal, tapi rakyatnya tetap miskin karena uangnya habis ditilep elite yang dia diamkan.

***

**) Opini Ditulis oleh Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik. 

**) Tulisan artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab media Klik Times.id

**) Rubrik terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.

**) Artikel Dikirim ke email resmi redaksi Klik Times.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirimkan apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi Klik Times.id.

 

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jalan Sehat IKBAD Meriahkan HIDAR ke-57 di Sumenep, Ratusan Alumni dan Warga Ikut Berpartisipasi

    Jalan Sehat IKBAD Meriahkan HIDAR ke-57 di Sumenep, Ratusan Alumni dan Warga Ikut Berpartisipasi

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    SUMENEP – Ratusan peserta memadati halaman Madrasah Darul Ulum, Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep pada Selasa (23/6/2025) pagi. Mereka datang untuk mengikuti Jalan-Jalan Sehat (JJS) yang digelar Ikatan Keluarga Besar Alumni Darul Ulum (IKBAD) dalam rangka memeriahkan Haflatul Imtihan (HIDAR) ke-57. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini diikuti oleh berbagai elemen mulai […]

  • Fauzi As: Festival Desa Wisata 2025 di Sumenep Cuma Lapak Tim Sukses

    Fauzi As: Festival Desa Wisata 2025 di Sumenep Cuma Lapak Tim Sukses

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 40
    • 0Komentar

    SUMENEP – Pengusaha muda sekaligus pengamat kebijakan publik, Fauzi As, melontarkan kritik pedas terhadap Festival Desa Wisata 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Menurutnya, program tersebut lebih condong sebagai ajang “bagi-bagi kerjaan” ketimbang upaya serius memajukan pariwisata. Ia menyebut festival ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. “Festival desa wisata […]

  • Menelusuri Jejak Pita Cukai di Sumenep: Antara Kepatuhan dan Kelicikan yang Nyaris Jadi Pilihan Wajib

    Menelusuri Jejak Pita Cukai di Sumenep: Antara Kepatuhan dan Kelicikan yang Nyaris Jadi Pilihan Wajib

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle M. Faizi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    OPINI, Klik Times – Dalam beberapa hari ini saya agak sedikit aktif menulis tentang pita cukai. Bukan karena saya hobi bicara soal rokok, sama sekali bukan. Tapi karena di balik selembar stiker kecil itu, saya melihat sesuatu yang lebih besar. Lebih berbahaya. Lebih diam-diam. Sebuah permainan yang halus tapi menghantam. Nyaris tak terlihat tapi dampaknya […]

  • Polwan Polres Sumenep Turun Tangan Amankan Sholat Jumat, Bantu Warga Lansia Menyeberang

    Polwan Polres Sumenep Turun Tangan Amankan Sholat Jumat, Bantu Warga Lansia Menyeberang

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SUMENEP – Aksi humanis ditunjukkan jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Sumenep, Jawa Timur. Mereka diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas saat pelaksanaan ibadah Sholat Jumat, Jumat (20/6/2025). Kehadiran Polwan ini menjadi solusi saat personel polisi laki-laki tengah melaksanakan ibadah Jumat. Selain mengatur lalu lintas, para Polwan juga memberikan bantuan kemanusiaan, […]

  • Penolakan Survei Seismik 3D di Perairan Kangean, DPRD Sumenep: “Jangan Paksakan Jika Berat Sebelah”

    Penolakan Survei Seismik 3D di Perairan Kangean, DPRD Sumenep: “Jangan Paksakan Jika Berat Sebelah”

    • calendar_month Kam, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    SUMENEP – Penolakan rencana survei seismik tiga dimensi (3D) untuk eksplorasi minyak dan gas (migas) di wilayah perairan dangkal West Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid. Menurut Akhmadi, penolakan yang disuarakan masyarakat Kangean merupakan cerminan dari keresahan yang lebih […]

  • DKPP Sumenep Genjot Inovasi Pupuk Organik, Targetkan Pola Makan Sehat

    DKPP Sumenep Genjot Inovasi Pupuk Organik, Targetkan Pola Makan Sehat

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    SUMENEP – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep terus memacu pengembangan pupuk organik. Tujuannya bukan cuma soal hasil panen, tapi juga demi menciptakan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, menyebut bahwa arah kebijakan pertanian saat ini harus mulai bergeser. Dari sekadar mengejar produksi tinggi ke arah kualitas pangan […]

You cannot copy content of this page

expand_less