SUMENEP – Transformasi digital layanan kesehatan di Kabupaten Sumenep mendapat dorongan kuat dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dr. Ir. Edwin Aristiawan, MM., CPM-A, ke RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep pada Kamis (10/7/2025).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., bersama jajaran Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD. Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar, dr. Erliyati, M.Kes., turut mendampingi serta memaparkan kesiapan dan komitmen rumah sakit dalam mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
Dalam kesempatan itu, dr. Erliyati menjelaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan sejumlah inovasi layanan digital seperti sistem antrean online dan integrasi data layanan dengan sistem bridging BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami terus berupaya meningkatkan mutu layanan rumah sakit melalui transformasi digital. Sistem antrean online sudah kami terapkan, dan integrasi dengan BPJS melalui bridging system berjalan secara bertahap,” terang dr. Erliyati.
Ia juga menyebutkan bahwa RSUD terus berbenah dalam penguatan infrastruktur dan pelatihan SDM agar semua proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
“Dukungan dari BPJS Kesehatan sangat berarti. Kami tidak hanya fokus pada digitalisasi teknis, tetapi juga pada peningkatan kualitas interaksi pasien dan tenaga medis. Prinsip kami adalah pelayanan yang ramah, mudah, dan berbasis data,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur TI BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan memberikan apresiasi atas upaya progresif RSUD Sumenep yang dinilai telah menunjukkan kesiapan menuju pelayanan digital yang prima.
“Kami melihat RSUD dr. H. Moh. Anwar telah mengambil langkah nyata dalam digitalisasi layanan. Ini menjadi contoh baik untuk rumah sakit di wilayah lain terutama di kawasan 3T seperti Sumenep,” ujar Edwin.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang perangkat teknologi tetapi tentang membangun sistem yang berdampak langsung bagi peserta JKN-KIS baik dari segi kemudahan akses, kecepatan layanan hingga kejelasan informasi.
“Kami mendorong agar inovasi seperti ini terus dikembangkan. Tujuannya adalah memudahkan peserta, mengurangi antrean fisik serta meminimalkan potensi kesalahan dalam administrasi layanan,” tegasnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari misi nasional BPJS Kesehatan dalam memperkuat pelayanan digital terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Edwin, digitalisasi harus menjadi solusi atas tantangan geografis dan birokrasi yang selama ini memperlambat akses layanan kesehatan.
“Sumenep sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, pendekatan digital menjadi kunci agar layanan tetap menjangkau masyarakat secara adil dan merata,” jelasnya.
Setelah melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas termasuk ruang layanan digital dan titik pelayanan JKN-KIS, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis bersama jajaran RSUD dan BPJS.
Kolaborasi antara Pemkab Sumenep, manajemen RSUD dan BPJS Kesehatan dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.
“Digitalisasi bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Dengan kerja sama yang kuat, kami optimistis pelayanan kesehatan di Sumenep akan makin berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat,” tutup dr. Erliyati.