SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Respons Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa Surabaya melalui Departemen Forum Komunikasi (Forkom), Farid, saat dikonfirmasi Klik Times pada Rabu (29/10/2025) pagi, justru menimbulkan tanda tanya di publik.
Dalam konfirmasi yang dilakukan, SKK Migas disebut hanya menyodorkan tautan pemberitaan Kepala SKK Migas Jabanusa tanpa memberi penjelasan langsung soal polemik yang tengah bergulir di Kangean. Langkah ini dinilai tidak menjawab keresahan masyarakat yang menolak rencana survei seismik di perairan mereka.
Di lapangan, gelombang penolakan terhadap aktivitas eksplorasi migas kian meluas. Warga dan nelayan Kangean khawatir kegiatan survei bawah laut itu bakal merusak ekosistem dan mengancam sumber mata pencaharian mereka.
Terbaru, situasi kembali memanas pada Rabu (29/10/2025). Sejumlah nelayan dikabarkan turun ke laut dan mengusir kapal induk milik PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang diduga tengah melakukan aktivitas survei seismik di kawasan perairan Kangean.
Aksi tersebut terjadi secara spontan setelah nelayan mendapati kapal itu beroperasi di wilayah tangkap. Menurut keterangan warga yang enggan disebutkan namanya, kemarahan nelayan dipicu oleh ketidakjelasan informasi dan sikap pemerintah yang dianggap tutup mata terhadap penolakan warga.
“Dari awal kami sudah menolak, tapi mereka tetap saja jalan. Kalau begini, bagaimana nasib laut kami,” ujarnya.
Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, M. Darol, menilai respons SKK Migas yang sekadar mengirim tautan berita menunjukkan minimnya empati terhadap keresahan masyarakat.
“SKK Migas seharusnya membuka ruang dialog, bukan malah menambah kebingungan publik dengan jawaban yang tidak substansial. Masyarakat butuh kejelasan, bukan pengalihan isu,” tegas Darol saat di konfirmasi Klik Times.
Menurutnya, aksi pengusiran kapal PT KEI oleh nelayan adalah bentuk spontanitas akibat akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam.
“Ketika ruang komunikasi buntu, rakyat akan berbicara dengan tindakannya sendiri. Itu bukan bentuk anarki, tapi jeritan yang tidak didengar,” ujarnya.
Aktivis Bumi Sumekar itu mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan berkeadilan.
“Kalau negara hadir hanya untuk melindungi investasi, bukan rakyat, maka kita sedang kehilangan makna kedaulatan. Kepentingan lingkungan dan keselamatan warga seharusnya jadi prioritas utama,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari SKK Migas Jabanusa maupun PT Kangean Energy Indonesia (KEI) terkait insiden pengusiran kapal di perairan Kangean.
