SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dikabarkan bakal melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
Informasi yang diterima Klik Times menyebutkan, setiap kepala desa diminta untuk berpartisipasi melalui iuran sebesar Rp 10 juta per orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding kegiatan serupa tahun lalu yang disebut mencapai Rp 7,5 juta.
Jika seluruh 330 desa di Sumenep ikut serta, total dana yang terkumpul dari iuran tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,3 miliar.
Tahun lalu, ratusan kades Sumenep juga melakukan kegiatan benchmarking ke Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu disebut sebagai ajang peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengembangan potensi desa melalui program “Benchmarking to Best Practice”.
Kali ini, kegiatan serupa dikabarkan akan digelar di kawasan IKN Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut menuai sorotan dari publik lantaran dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus ditekankan pemerintah pusat.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya menilai, iuran Rp 10 juta per orang tergolong tinggi, terlebih di tengah situasi ekonomi yang menuntut kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik.
“Kalau benar iurannya sebesar itu, ya tentu publik berhak bertanya. Apalagi kalau sumbernya nanti bersinggungan dengan dana desa,” kata salah satu warga Sumenep yang enggan disebut namanya, Sabtu (1/11/2025).
Rencana kunjungan ke IKN ini juga dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara di semua tingkatan pemerintahan.
Prabowo menegaskan, belanja operasional yang tidak efisien harus dipangkas, dan setiap pengeluaran negara harus berdampak langsung bagi masyarakat terutama dalam peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas layanan publik.
Pesan efisiensi itu, menurutnya, bukan hanya untuk kementerian atau lembaga di tingkat pusat, tapi juga berlaku hingga ke tingkat desa. Kepala desa diharapkan menjadi contoh dalam mengelola anggaran secara efektif dan transparan.
Karena itu, jika benar ada iuran Rp 10 juta per kepala desa untuk kegiatan kunjungan kerja, publik menilai hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka, terlebih bila dana yang digunakan diduga bersumber dari Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, belum memberikan keterangan resmi terkait kabar rencana kunjungan ratusan kepala desa ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Klik Times telah berupaya mengonfirmasi hal tersebut melalui pesan WhatsApp, Sabtu (1/11/2025) pukul 07.52 WIB, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons dari yang bersangkutan.
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat atau yang akrab disapa Haji Obet, membenarkan adanya rencana keberangkatan tersebut.
“Ya benar, dengan biaya mandiri,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi Klik Times.
Lebih lanjut Haji Obet menjelaskan, pembiayaan mandiri yang dimaksud ialah menggunakan dana pribadi masing-masing kepala desa, bukan dari anggaran desa.
“Dana pribadi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa agenda kegiatan ke IKN tahun ini pada dasarnya sama seperti tahun sebelumnya, hanya lokasi yang berbeda.
“Serupa dengan sebelumnya, dan tahun ini kita pilih Balikpapan,” tutupnya.
