SUMENEP – Meski telah diganjar penghargaan nasional dari BPJS Kesehatan berkat dedikasi dan inovasinya dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep enggan berpuas diri.
Rumah sakit milik Pemkab Sumenep ini justru makin tancap gas dengan terus mengoperasikan Konsultasi Mobil JKN, program layanan kesehatan jemput bola yang terbukti mempermudah akses masyarakat.
Direktur RSUD Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, mengatakan bahwa penghargaan bukanlah akhir dari pengabdian. Menurutnya, pelayanan langsung ke masyarakat tetap jadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penghargaan bukan tujuan akhir. Pelayanan yang terbaik dan inklusif kepada masyarakat tetap jadi komitmen kami. Karena itu, layanan Konsultasi Mobil JKN terus kami jalankan,” kata dr. Erliyati, Rabu (15/7/2025).
Program ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan kesehatan yang digaungkan Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi. Lewat sistem antrean digital, pasien kini bisa mendaftar dan mengetahui jadwal pemeriksaan secara pasti, tanpa harus berlama-lama menunggu di rumah sakit.
“Masyarakat cukup daftar lewat HP. Jadwal dan nomor antrean langsung muncul. Mereka tahu kapan diperiksa, jadi lebih nyaman dan efisien,” jelasnya.
Pantauan di lokasi, petugas Mobil JKN melayani warga dengan ramah. Masyarakat yang datang terlihat puas dan terbantu, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Sakim (40), warga Desa Dungkek, mengaku sangat terbantu dengan layanan ini.
“Dulu harus antre sejak subuh. Sekarang tinggal daftar online, tahu jadwalnya, tinggal datang sesuai jamnya. Praktis banget,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Rahman (40), nelayan asal Pasongsongan.
“Nggak bingung lagi kapan dipanggil. Sekarang lebih jelas dan manusiawi. Nggak bikin capek nunggu,” katanya.
Mobil JKN kini menjadi simbol pelayanan publik yang adaptif, ramah teknologi dan tetap merakyat. Tak sekadar inovasi, program ini dianggap sebagai bukti nyata implementasi semangat “Bismillah Melayani”, yang menempatkan rakyat sebagai fokus utama bukan sekadar objek birokrasi.
