SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Program bantuan pengelolaan limbah yang digulirkan pada tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menuai sorotan warga.
Alih-alih menjadi solusi lingkungan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat, proyek yang tersebar di Kecamatan Ambunten, Pasongsongan dan Rubaru justru menyisakan tanda tanya terutama terkait transparansi dan keberlanjutannya.
Sorotan paling tajam datang dari Kecamatan Pasongsongan. Di lokasi tersebut, berdiri sebuah bangunan yang disebut sebagai fasilitas pengelolaan limbah. Namun, bangunan itu tidak dilengkapi prasasti maupun papan informasi proyek. Tidak ada keterangan mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan maupun instansi pelaksana.
“Setahu kami ini proyek bantuan tahun 2024. Tapi sampai sekarang tidak ada prasasti atau papan nama yang menjelaskan anggaran maupun sumber dananya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Kliktimes, Kamis (12/2/2026).
Ketiadaan papan proyek ini memunculkan istilah “prasasti ghoib” di kalangan warga. Mereka menilai, papan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk keterbukaan kepada publik atas penggunaan dana bantuan. Terlebih, proyek tersebut disebut-sebut bersumber dari anggaran yang seharusnya dapat diakses informasinya oleh masyarakat.
Tak hanya soal bangunan, polemik juga mencuat dari bantuan ternak sapi yang menjadi bagian dari program tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, awalnya terdapat 11 ekor sapi yang disalurkan kepada kelompok penerima. Namun kini, jumlahnya disebut tinggal 4 ekor.
“Dulu informasinya ada 11 sapi, sekarang tinggal 4. Kami tidak tahu ke mana sisanya dan bagaimana pengelolaannya,” ungkap warga lainnya.
Menyusutnya jumlah ternak ini semakin memperkuat tanda tanya masyarakat terkait sistem pengelolaan dan pengawasan program. Warga menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme distribusi, pola pemeliharaan serta laporan perkembangan bantuan ternak tersebut.
Padahal, secara konsep, program pengelolaan limbah berbasis peternakan memiliki nilai strategis. Selain menjaga kebersihan lingkungan, skema ini dirancang untuk mendukung ekonomi sirkular limbah diolah, hasilnya dimanfaatkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat melalui sektor peternakan.
Namun tanpa transparansi dan pengawasan yang optimal, tujuan program dikhawatirkan tidak berjalan maksimal. Minimnya informasi publik serta dugaan berkurangnya jumlah bantuan ternak menjadi alarm bagi pentingnya evaluasi menyeluruh.
Warga berharap instansi terkait segera memberikan klarifikasi agar polemik tidak berkembang menjadi spekulasi liar.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada kendala, sampaikan. Supaya masyarakat tidak berasumsi macam-macam,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. Kliktimes masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
