YOGYAKARTA | KLIKTIMES.ID – Prestasi membanggakan berhasil diraih Polres Sumenep di panggung nasional. Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang dipusatkan di Bangsal Utama Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), Polres Sumenep dinobatkan sebagai Peringkat I Kepolisian Resor Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025.
Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, S.I.K., hadir langsung dalam agenda nasional yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Momentum HAKORDIA 2025 semakin berwarna bagi jajaran Polres Sumenep setelah capaian kinerja penyidikan mereka mendapat pengakuan resmi dari lembaga antirasuah.
Penghargaan bergengsi itu diberikan pada sesi utama HAKORDIA sebagai apresiasi atas penanganan perkara korupsi yang dinilai cepat, profesional, transparan, dan berintegritas. Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan, Polres Sumenep justru mampu menunjukkan bahwa kualitas penegakan hukum tidak mengenal batas jarak.
Sepanjang tahun 2025, Polres Sumenep tercatat berhasil menyelesaikan sejumlah perkara tindak pidana korupsi dengan standar operasional yang ketat dan pendekatan berkeadilan. Konsistensi inilah yang mengantarkan mereka ke posisi puncak kepolisian resor se-Indonesia dalam menangani kasus tipikor.
AKBP Rivanda menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Polres Sumenep.
“Penghargaan ini adalah bukti komitmen Polres Sumenep dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami akan terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap proses penyidikan,” ujarnya.
HAKORDIA 2025 sendiri mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, yang diisi dengan pameran integritas, dialog publik, hingga deklarasi gerakan nasional antikorupsi. Sejumlah kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas antikorupsi turut hadir memeriahkan agenda tahunan tersebut.
Dengan raihan prestasi tingkat nasional ini, Polres Sumenep semakin menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan publik. Capaian tersebut diharapkan mampu menjadi contoh sekaligus pemacu semangat bagi satuan kewilayahan lainnya dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara korupsi di Indonesia.
