OPINI | KLIKTIMES.ID – Saya telah memimpin Memorandum selama 10 tahun, dan hampir 10 tahun terakhir memimpin Pojok Kiri. Hampir 20 tahun ini, saya mengamati berbagai lembaga yang terkait langsung dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini, lembaga yang paling dekat dan berperan dalam menjaga nama baik Gubernur adalah Biro Ad-ministrasi Pimpinan (Biro AdPim) di Sekretariat Daerah Jawa Timur.
Seharusnya, lembaga ini menjadi garda terdepan dalam menjaga citra dan nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Saat Gubernur Khofifah dihantam kritik netizen termasuk komentar pedas advokat M. Sholeh, sejumlah pihak bahkan menyarankan agar Khofifah digantikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Biro AdPim yang dipimpin Pulung Chausar sejatinya bertugas memastikan rilis kegiatan gubernur mudah dipahami, menarik dan layak tayang di media. Sayangnya, rilis yang dikirim ke sejumlah media kerap tidak “eye catching”, menggunakan kata-kata boros dan kadang maknanya multi tafsir. Hasilnya, pesan penting terkait kegiatan gubernur gagal tersampaikan dengan baik.
Pada era sebelumnya saat lembaga ini masih bernama Biro Humas dan Protokol Setdaprov, rilis yang dikirim ke media mampu membangun citra Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin yang pro-rakyat. Namun, selama hampir dua tahun terakhir, anggaran Biro AdPim untuk publikasi kegiatan gubernur hampir tidak dialokasikan untuk media secara luas kecuali beberapa media tertentu. Sejumlah wartawan bertanya kepada saya, sebagai Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Jatim, apakah memang tidak ada anggaran publikasi. Jawaban saya: anggaran ada tetapi hanya untuk media pilihan.
Lebih ironis lagi, beberapa staf Biro AdPim menutup diri saat diajukan pertanyaan soal ini. Pernah suatu ketika, wartawan Pojok Kiri, Yudi, mengirim pesan ke Gubernur Khofifah terkait keterangan pers soal pertumbuhan ekonomi Jatim yang tinggi, layak dijadikan advertorial. Khofifah setuju tetapi staf biro tampak mengerjakan tugasnya tanpa tanggung jawab penuh.
Kasihan Bu Khofifah, memiliki staf Biro AdPim, namun nama baiknya tetap dihantam kritik publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Biro AdPim gagal menjalankan fungsi utamanya. Jika situasi seperti ini terus berlanjut lebih baik lembaga ini dibubarkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memikirkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan profesional.
