SIDOARJO | KLIKTIMES.ID – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki fasilitas pendidikan keagamaan pascatragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny beberapa bulan lalu.
Hal itu terlihat saat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meninjau langsung lokasi pembangunan kembali ponpes di Buduran, Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).
Kunjungan ini menjadi momentum penting. Tragedi yang menelan puluhan korban jiwa tersebut membuka luka kolektif sekaligus menjadi alarm bagi semua pihak bahwa keselamatan bangunan lembaga pendidikan harus menjadi perhatian utama.
Dalam peninjauan, Gus Muhaimin menekankan bahwa rekonstruksi ponpes bukan sekadar pembangunan fisik.
“Ini adalah ikhtiar menghadirkan ruang belajar yang aman, kuat, dan manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran agama, pembentukan karakter, dan laboratorium moral, sebagaimana visi yang sering disampaikan Presiden Prabowo.
Proyek pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menelan anggaran Rp125,3 miliar dari APBN. Rekonstruksi dirancang lebih representatif, bukan hanya mengganti bangunan yang rubuh, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, rasa aman, dan masa depan para santri.
Sebelum menyampaikan pernyataan, Gus Muhaimin berdialog intens dengan tim perencana dan teknisi proyek. Ia menekankan pentingnya standar konstruksi, pengawasan ketat, serta transparansi anggaran agar tragedi serupa tidak terulang.
Setelah memastikan seluruh aspek teknis terpenuhi, Gus Muhaimin menegaskan:
“Semoga pembangunannya cepat selesai, kuat, berkualitas, tidak dikorupsi, lancar, membawa keberkahan buat semua yang terlibat, berkah buat semua yang membantu,” ujarnya.
Rekonstruksi Ponpes Al Khoziny dibangun di atas lahan seluas 1.457 m², dengan desain gedung lima lantai yang difungsikan sebagai asrama dan ruang pembelajaran, serta masjid untuk kegiatan ibadah. Fasilitas baru ini diharapkan menjadi pusat aktivitas santri yang aman, layak, dan nyaman.
Kegiatan peninjauan juga dihadiri Bupati Sidoarjo serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satgas penataan pembangunan pesantren, termasuk Kementerian Agama dan Kementerian PUPR, menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas lintas sektor pemerintah.
