PAMEKASAN | KLIKTIMES.ID – Sejumlah Pengusaha rokok lokal Madura, Jawa Timur menuntut tarif cukai yang adil dan terjangkau bagi pengusaha kecil.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Haji Fathor Rosi, Owner PR. Cahaya Pro, saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Jumat malam (20/2/2026) di Peringggitan dalam rumah dinas bupati.
Rakor yang melibatkan Forkompimda membahas tindak lanjut aspirasi Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM), dengan fokus pada keberlanjutan industri rokok lokal dan kebijakan cukai yang bisa dijangkau pengusaha kecil.
Dalam forum itu, Haji Rosi ,sapaan akrabnya, menyoroti sejarah panjang industri rokok Madura. Ia menegaskan, sebelum 2005, tarif cukai relatif rendah sehingga pengusaha baru memiliki peluang berkembang.
“Sejak 2005, pajak dan cukai naik signifikan. Dampaknya, harga tembakau murah, pengusaha lokal semakin terdesak,” ujar Haji Rosi.
Ia juga membandingkan dinamika harga tembakau dengan cabai jamu. Harga tinggi sebelum pajak, kemudian anjlok drastis setelah pajak diterapkan. Menurut Haji Rosi, hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan yang tidak proporsional justru membebani pengusaha lokal.
Sebagai contoh nyata, PR. Cahaya Pro sejak berdiri 2015 telah menggunakan pita cukai, berbeda dengan banyak perusahaan lain.
“Awalnya dianggap gila, karena harga rokok naik dari Rp4 ribu ke Rp6 ribu per batang, tapi produk tetap laku berkat edukasi Bea Cukai,” ungkap Haji Rosi.
Ia menegaskan, pengusaha lokal ingin patuh, namun membutuhkan kebijakan cukai yang masuk akal. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya, Haji Rosi menawarkan tarif Rp150–250 per batang agar semua pengusaha lokal dapat menggunakan pita cukai penuh.
“Kalau tarif cukai terjangkau, insya Allah semua pengusaha rokok Madura mau patuh. Kami tidak ingin melawan negara, tapi butuh perhatian agar kebijakan sesuai kemampuan kami,” kata Haji Rosi.
Selain itu, ia mendorong ulama, pemerintah, dan politisi untuk terus menyuarakan aspirasi pengusaha lokal ke pemerintah pusat. Kebijakan yang berpihak pada pengusaha kecil, menurutnya, akan memperkuat ekonomi Madura sekaligus mendorong kemandirian daerah.
Haji Rosi juga mengingatkan Bea Cukai Madura dan OPD terkait agar mendukung pengusaha lokal agar lebih patuh dan terlindungi dari intervensi kebijakan luar negeri.
“Yang menggaji pejabat Bea Cukai bukan WHO, tapi pajak rakyat Indonesia. Kami berharap kebijakan berpihak pada rakyat dan pengusaha kecil,” tegasnya.
