SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Program mudik gratis yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sumenep menuai sorotan. Alih-alih menjadi solusi bagi warga kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi laut, program tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Kritik itu disampaikan aktivis Reng Polo, Rida Halil. Ia menilai mekanisme pemesanan tiket yang dilakukan secara online melalui aplikasi kapal Express Bahari justru berpotensi menimbulkan ketimpangan akses bagi masyarakat.
Menurut Rida, sistem digital yang diterapkan membuat program mudik gratis berubah menjadi ajang “war tiket” di ruang digital. Siapa yang paling cepat mengakses aplikasi, dialah yang berpeluang mendapatkan tiket.
“Ini ironi. Program mudik gratis yang seharusnya memudahkan rakyat kecil justru berubah menjadi kompetisi kecepatan di aplikasi,” kata Rida, Kamis (5/3/2026).
Padahal, kata dia, tidak semua masyarakat kepulauan memiliki akses internet yang stabil atau kemampuan memanfaatkan aplikasi digital.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa program sosial belum sepenuhnya dirancang dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kepulauan.
“Banyak warga yang benar-benar ingin pulang kampung justru tidak mendapatkan tiket karena kalah cepat dalam sistem pemesanan online,” ujarnya.
Rida juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan sistem, di mana tiket mudik gratis bisa saja diambil oleh pihak yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan untuk berangkat.
Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan operator kapal dalam mengantisipasi potensi tersebut.
“Apakah sejak awal tidak dipikirkan bahwa sistem seperti ini akan memicu perburuan tiket oleh orang-orang yang bahkan tidak akan berangkat?” ucapnya.
Menurutnya, program mudik gratis tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, program tersebut harus dirancang dengan mekanisme yang adil, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ia pun mendesak pemerintah daerah bersama operator kapal untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi tiket agar manfaat program bisa dirasakan secara merata.
“Jika tidak ada evaluasi, mudik gratis hanya akan menjadi slogan populis yang jauh dari semangat keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
