SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sumenep, Madura, pada Senin (2/3/2026), kembali memicu banjir di sejumlah titik vital kota. Banjir setinggi lutut warga terjadi kemarin dan seolah menjadi pemandangan berulang setiap kali intensitas hujan meningkat.
Pantauan di lapangan, halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali dilanda banjir. Air mengalir lambat membentuk kubangan luas yang tak kunjung surut meski hujan telah reda. Kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Area yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru tampak seperti cekungan penampung banjir setiap musim hujan tiba.
Tak jauh dari lokasi tersebut, banjir juga terlihat di halaman RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Fasilitas kesehatan rujukan milik Pemkab itu kembali terdampak limpasan air. Sejumlah pengunjung dan keluarga pasien tampak berhati-hati melintasi banjir yang menghambat akses keluar-masuk kendaraan.
Di titik lain, tepatnya di depan SDN Patean II, Jalan Trunojoyo No. 43, banjir juga terjadi dengan ketinggian cukup signifikan. Hingga hari ini, air di depan sekolah dasar tersebut masih menggenang dan belum sepenuhnya surut. Kondisi itu membuat akses di sekitar lokasi terganggu serta menyisakan lumpur di badan jalan.
Banjir yang terus berulang ini menjadi sorotan publik, terutama di tengah momentum seratus hari kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim. Harapan percepatan pembenahan infrastruktur dan tata kelola drainase dinilai belum menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, M. Darol, menilai kondisi tersebut sebagai cerminan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam mengantisipasi persoalan klasik banjir perkotaan.
“Seratus hari kepemimpinan itu biasanya menjadi tolok ukur awal keseriusan membenahi persoalan mendasar. Kalau halaman pemkab dan rumah sakit saja masih jadi langganan banjir, ini menunjukkan ada problem serius pada sistem drainase dan perencanaan tata kota,” ujar Darol, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, banjir yang terus terjadi tidak bisa lagi dianggap sekadar dampak curah hujan tinggi. Ia menyebut persoalan ini lebih pada lemahnya manajemen infrastruktur dan kurangnya integrasi sistem drainase di kawasan perkotaan.
“Ini bukan soal menyalahkan hujan. Hujan itu rutin setiap tahun. Yang tidak boleh rutin adalah banjirnya. Kalau terus berulang di titik yang sama, artinya ada kegagalan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan,” tegasnya.
Darol bahkan menyebut seratus hari kepemimpinan seharusnya menjadi momentum pembuktian, bukan sekadar seremoni. Ia mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem drainase dan mempercepat normalisasi saluran air di kawasan rawan banjir.
“Masyarakat menunggu kerja nyata. Jangan sampai seratus hari hanya diisi agenda formalitas, sementara persoalan dasar seperti banjir tak kunjung terselesaikan,” tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Sumenep terkait langkah konkret penanganan banjir yang kembali terjadi.
Warga berharap, kepemimpinan daerah mampu menghadirkan solusi nyata agar halaman kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah tak lagi menjadi simbol kegagalan mengatasi banjir setiap musim hujan tiba.
