SURABAYA | KLIKTIMES.ID – Gelombang penolakan terhadap rencana survei seismik di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep terus menguat. Setelah aksi warga dan nelayan di laut, kini giliran Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya yang akan turun ke jalan.
Mereka berencana akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Surabaya pada Kamis (16/10/2025) besok, menuntut penghentian total proyek eksplorasi migas di kepulauan Kangean.
Saat di konfirmasi Klik Times, Rabu (15/10/2025), Ketua MPR Madura Raya, M. Darol, mengatakan bahwa aksi ini akan menjadi bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan yang dinilai mengabaikan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir.
Menurutnya, kegiatan survei seismik yang dilakukan perusahaan migas PT KEI berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam sumber penghidupan utama warga Kangean yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.
“Kami menolak keras segala bentuk aktivitas tambang migas di laut Kepulauan Kangean. Pemerintah harus melindungi lingkungan serta hak masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019,” ujarnya.
Lebih lanjut Darol menilai, langkah pemerintah ihwal rencana survei tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan ekologis.
Aktivis Bumi Sumekar itu menyebut, aksi yang akan digelar di Surabaya nanti bukan sekadar simbol penolakan, melainkan seruan keras agar pemerintah mendengar suara rakyat Kangean yang selama ini diabaikan.
“Negara tidak boleh tutup mata. Kepentingan masyarakat dan kelestarian laut harus menjadi prioritas utama. Kalau laut rusak, Kangean mati,” ujarnya.
Kendati demikian, MPR juga mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk segera menghentikan seluruh aktivitas survei seismik 3D di perairan Kangean.
Mereka menilai, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu, MPR meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) turun tangan dan mengaudit PT KEI yang disebut sebagai pelaksana kegiatan survei.
“Kami ingin pemerintah hadir di sisi rakyat, bukan di sisi korporasi,” pinta Darol.
Terbaru, Penolakan terhadap survei seismik ini juga bergema kuat di wilayah Kangean. Pada Selasa (7/10/2025) lalu, warga dan nelayan kembali menggelar Aksi Laut Jilid II di perairan Kangean Barat. Mereka mengusir kapal-kapal milik PT KEI yang sejak akhir Agustus 2025 beroperasi di laut Kangean bagian barat.
Dalam aksinya, massa mengepung perairan dan mengibarkan spanduk penolakan di atas kapal. Mereka menilai aktivitas seismik telah mengganggu ekosistem laut dan membuat ikan menjauh, sehingga tangkapan nelayan menurun drastis.
“Jangan jadikan laut kami sebagai laboratorium perusahaan. Kami ingin hidup, bukan dijadikan korban kebijakan,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Hingga kini, SKK Migas, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas desakan penghentian survei seismik itu. Namun, gelombang protes yang kian meluas menunjukkan adanya tekanan sosial yang serius terhadap proyek energi tersebut.
Sebagai informasi, Rencana survei di perairan Kangean merupakan bagian dari program nasional pemetaan potensi migas di wilayah timur Jawa. Namun, di tengah semangat eksplorasi energi itu, masyarakat Kangean justru melihat ancaman besar terhadap laut yang selama ini menjadi nadi kehidupan mereka.
