OPINI | KLIKTIMES.ID – Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sejak awal dirancang sebagai ruang untuk menanamkan nilai intelektual, membangun karakter kritis, dan memperkenalkan mahasiswa baru pada dunia akademik.
Ia bukan sekadar seremoni penyambutan, melainkan medium untuk menanamkan kesadaran bahwa kampus adalah arena pencarian ilmu yang berbasis pada etika, tradisi ilmiah, dan semangat kebersamaan.
Namun, momentum itu di UIN Madura justru mengalami deviasi. PBAK yang seharusnya menjadi ruang edukasi berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan, sehingga kehilangan fungsi utamanya sebagai pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironi muncul ketika hari pertama PBAK diwarnai aksi demonstrasi penolakan oleh sekelompok mahasiswa (oknum), khususnya di Fakultas Tarbiyah, dengan melibatkan mahasiswa baru. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah PBAK masih dipahami sebagai ruang pembelajaran, atau telah direduksi menjadi instrumen agitasi politik kampus?
Keterlibatan mahasiswa baru dalam aksi jelas problematis. Mereka yang semestinya diperkenalkan pada atmosfer akademik justru dikenalkan pada budaya konflik. Hal ini bukan hanya mencederai hak maba, tetapi juga mendistorsi makna PBAK itu sendiri. PBAK tidak lagi berfungsi sebagai ajang internalisasi nilai akademik, melainkan dijadikan panggung perlawanan terhadap kebijakan institusi.
Perlu dicatat bahwa aksi tersebut tidak lahir dalam ruang kosong. Ia dipicu oleh kebijakan rektorat yang membekukan Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I). Hingga pelaksanaan PBAK, SK pembekuan itu belum dicabut. Dari perspektif sebagian mahasiswa, pelaksanaan PBAK dianggap tidak memiliki legitimasi tanpa keberadaan lembaga kemahasiswaan yang sah.
Mereka menuntut agar PBAK dilaksanakan setelah terselenggaranya Pemilwa (pemilihan presiden mahasiswa universitas). Dengan kata lain, PBAK dijadikan instrumen tawar-menawar dalam konflik struktural antara mahasiswa dan rektorat. Namun, menjadikan mahasiswa baru sebagai bagian dari manuver politik jelas melanggar etika gerakan. PBAK adalah hak maba sebagai generasi baru, bukan alat untuk menekan birokrasi kampus.
Dari peristiwa ini, ada implikasi penting yang perlu dikritisi. PBAK kehilangan fungsi sebagai wahana pengenalan budaya akademik, budaya ilmiah bergeser menjadi budaya agitasi. Mahasiswa baru kehilangan kesempatan untuk memahami orientasi akademik secara utuh karena diseret ke dalam konflik yang tidak relevan bagi mereka.
Pembekuan SEMA-I dan DEMA-I mencerminkan problem komunikasi serius antara birokrasi kampus dan mahasiswa. Ketika ruang dialog macet, konflik diekspresikan di ruang publik bahkan melibatkan pihak yang seharusnya dilindungi, yakni maba.
Gerakan mahasiswa secara historis adalah gerakan moral dan intelektual. Namun, ketika maba dijadikan objek mobilisasi, yang lahir bukan kesadaran kritis, melainkan manipulasi prematur. Hal ini menurunkan kualitas gerakan sekaligus merusak marwah PBAK.
Kritik terhadap kebijakan rektorat sah adanya, bahkan diperlukan dalam dinamika akademik. Akan tetapi, ruang PBAK bukanlah tempat yang tepat untuk melancarkan perlawanan struktural. Rektorat perlu membuka kanal dialog yang sehat, transparan, dan partisipatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara itu, mahasiswa perlu mengedepankan etika gerakan dengan tidak menyeret maba ke dalam konflik politik kampus
PBAK adalah hak kultural dan akademik mahasiswa baru. Ia harus steril dari kepentingan sektoral. Jika PBAK terus direduksi, maka generasi intelektual UIN Madura hanya akan mewarisi budaya konflik, bukan budaya ilmiah.
Momentum pelaksanaan PBAK di UIN Madura membuktikan bahwa orientasi awal mahasiswa tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih mengenalkan tradisi akademik, ia berubah menjadi arena demonstrasi yang melibatkan mahasiswa baru. Hal ini menandakan adanya krisis makna, krisis komunikasi, dan krisis etika gerakan di tubuh kampus.
Oleh karena itu, sudah saatnya semua pihak, baik rektorat maupun organisasi mahasiswa menempatkan kepentingan pendidikan di atas ego sektoral. PBAK harus dikembalikan pada marwah sejatinya, ruang pengenalan budaya akademik, pembentukan karakter intelektual, dan penguatan kemahasiswaan yang murni demi lahirnya generasi akademik yang berintegritas.
***
**) Opini Ditulis oleh Moh. Syurul, Mahasiswa UIN Madura sekaligus Kader Aktif HMI Komisariat Insan Cita
**) Tulisan Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak termasuk tanggung jawab media klik Times.id
**) Rubrik terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
**) Artikel Dikirim ke email resmi redaksikliktimes@gmail.com.
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirimkan apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi Klik Times.id.
