SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Carut marut pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep terus menjadi sorotan publik. Alih-alih menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sejumlah BUMD dinilai masih jauh dari harapan dan justru menambah persoalan baru.
Tiga perusahaan daerah yang selama ini digadang-gadang menjadi penopang kas daerah yakni PD Sumekar, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) dan PT Sumekar Line belum mampu memberi kontribusi maksimal. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah dan strategi pengelolaan BUMD di kabupaten ujung timur Madura tersebut.
Terbaru, Isu yang dipaksakan hilang dari pembicaraan publik mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Jember resmi menghentikan operasionalnya. Penutupan itu dilakukan setelah terus merugi akibat tingginya kredit macet nasabah yang tak kunjung tertangani.
Salah satu aktivis Sumenep menilai penutupan ini bukan sekadar kegagalan bisnis semata, melainkan cermin buruknya manajemen BUMD secara keseluruhan.
“Kalau cabang sampai ditutup karena kredit macet, artinya ada yang salah sejak dari perencanaan, strategi ekspansi, sampai pengawasan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, keberadaan BPRS di luar daerah mestinya menjadi peluang emas untuk memperkuat keuangan daerah. Namun kenyataannya, cabang justru ambruk karena tidak mampu mengendalikan risiko kredit.
“BUMD itu modalnya dari uang rakyat. Kalau akhirnya merugi, berarti rakyat yang paling dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya political will pemerintah daerah dalam membenahi BUMD.
“Selama ini Pemkab hanya mengandalkan laporan formal BUMD tanpa evaluasi mendalam. Padahal, BUMD yang sehat bisa menjadi penyumbang PAD yang signifikan,” tambahnya.
Aktivis Bumi Sumekar tersebut mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD, bukan hanya BPRS.
“Harus jelas, berapa yang benar-benar menyumbang PAD dan berapa yang hanya menghabiskan anggaran, “tambahnya.
Kendati demikian, lanjut dia, tanpa transparansi, carut marut BUMD ini akan terus berulang.
“Pemkab dan DPRD Kabupaten Sumenep harus berani melakukan Audit Menyeluruh terhadap kerugian ini, “pintanya memungkasi.
