SUMENEP | KLIKTIMES – Keluhan terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Guluk-Guluk, di bawah naungan Yayasan Dakwah Sosial Bani Ishak, terus bermunculan.
Keluhan tersebut tidak hanya datang dari satu pihak. Wali murid dan para guru disebut kompak menyuarakan kekecewaan terhadap kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Sorotan pun meluas ke kelompok rentan. Sejumlah penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di Desa Pananggungan, Kecamatan Guluk-Guluk, dilaporkan turut merasakan hal serupa.
Salah seorang ibu menyusui di Desa Pananggungan yang enggan disebutkan identitasnya mengaku kecewa dengan menu MBG yang diterima. Ia menilai kualitas makanan jauh dari harapan program pemenuhan gizi.
“Budduh tadek rassanah apah. Bennyak se ebuweng tak layak makan polan,” keluhnya kepada Kliktimes, Senin (6/4/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan oleh penerima lainnya berinisial H. Ia mengaku menemukan kondisi makanan yang tidak layak konsumsi.
“Abonnya basi, kacangnya pahit dan bau,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Kliktimes juga menemui salah satu guru di lembaga pendidikan di Desa Bragung. Ia mengungkapkan bahwa menu MBG yang dibagikan pada hari itu kurang diminati siswa.
Menurutnya, banyak siswa tidak menghabiskan makanan, bahkan cenderung membuangnya.
“Anak-anak banyak yang tidak suka, jadi banyak yang dibuang,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan tidak hanya pada kualitas bahan makanan, tetapi juga pada pola distribusi dan pengawasan program MBG di wilayah tersebut.
Sejumlah pihak menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sumenep serta Badan Gizi Nasional (BGN), mengingat keluhan serupa disebut terjadi berulang.
Salah satu wali murid berinisial M bahkan menyampaikan kritik tegas terhadap penyelenggara program.
“SPPG Guluk-Guluk kalau menunya seperti ini terus, lebih baik dihentikan permanen saja,” ujarnya.
Meski demikian, M berharap Satgas MBG tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Jangan hanya di atas kertas. Harus ada sidak lanjutan ke SPPG tersebut,” tegasnya.
Rangkaian keluhan ini semakin menguatkan kritik terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Pola pendistribusian dan kualitas menu dinilai perlu menjadi perhatian serius, baik oleh Satgas MBG Sumenep maupun Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejumlah pihak pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini dinilai penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.
