SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pordapor di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Arqom Batukerbuy, belakangan menjadi sorotan publik.
Sejumlah persoalan disebut muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur tersebut. Mulai dari distribusi yang dinilai belum merata, kualitas menu yang dipertanyakan, hingga munculnya isu internal yang berujung pada pemecatan karyawan.
Berikut rangkuman sejumlah persoalan yang dihimpun Kliktimes dari berbagai sumber terkait operasional SPPG Pordapor.
1. Distribusi MBG Belum Merata
Pada tahap awal pelaksanaan program, sejumlah lembaga pendidikan menilai penyaluran MBG belum berjalan optimal. Ketidakseimbangan antara jumlah porsi yang dikirim dengan kebutuhan riil siswa menjadi keluhan utama di lapangan.
Data yang dihimpun menunjukkan SPPG Pordapor menaungi sekitar 19 lembaga pendidikan dengan total sasaran lebih dari 2.500 siswa.
Namun hingga Senin (17/11/2025), distribusi makanan yang diterima sekolah baru mencapai sekitar 1.200 porsi. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai separuh dari kebutuhan keseluruhan.
Akibatnya, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum memperoleh jatah program MBG.
2. Dugaan Menu Tidak Layak Konsumsi
Persoalan lain muncul terkait kualitas makanan yang diterima siswa. Kasus ini sempat menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan kondisi makanan diduga tidak layak konsumsi beredar di sejumlah grup WhatsApp.
Salah satu orang tua siswa di lembaga pendidikan Tarbiyatul Athfal Tanodung Laok, Desa Guluk-Guluk, mengaku makanan yang diterima anaknya dalam kondisi tidak wajar.
Menurutnya, menu yang dibagikan terlihat berlendir dan mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga diduga sudah tidak layak dikonsumsi.
“Menu yang dikirim ke sekolah anak saya berlendir dan baunya tidak sedap. Kalau tetap dimakan tentu bisa berbahaya bagi kesehatan anak-anak,” ujarnya.
3. Temuan Ulat di Menu Nasi
Keluhan juga datang dari sejumlah wali siswa yang mengaku menemukan ulat di dalam menu nasi yang dibagikan kepada siswa.
Kondisi tersebut diketahui setelah sebagian siswa terlanjur mengonsumsi makanan tersebut.
Temuan ini menambah kekhawatiran masyarakat terkait pengawasan kualitas makanan yang diproduksi oleh dapur pelaksana program MBG.
4. Kritik Variasi Menu MBG
Di tengah polemik tersebut, kritik juga muncul terkait variasi menu yang dinilai semakin menurun.
Salah satu menu yang sempat menjadi sorotan publik adalah sajian kepala lele yang dibagikan kepada siswa.
Menu tersebut memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai kelayakan makanan dalam program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
5. Dugaan Skandal Internal
Sorotan terhadap SPPG Pordapor juga bertambah setelah muncul persoalan internal yang disebut berkaitan dengan dugaan skandal di lingkungan dapur tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan kasus tersebut berujung pada pemecatan dua karyawan.
Meski detail peristiwa belum dijelaskan secara terbuka, isu ini semakin memperkuat dorongan dari berbagai pihak agar pengelolaan dapur MBG di SPPG Pordapor mendapat evaluasi menyeluruh.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dan satuan tugas terkait segera melakukan langkah penelusuran dan evaluasi. Hal ini dinilai penting agar program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni memastikan anak-anak memperoleh makanan bergizi yang aman, layak, dan memenuhi standar kesehatan.
