SUMENEP | KLIKTIMES.ID – Kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Putih, Yayasan Alif Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan.
Berdasarkan pantauan hari ini, Senin (6/4/2026) paket makanan yang dibagikan kepada siswa terdiri dari nasi putih, sayur kuah, tahu goreng, serta buah salak. Secara komposisi, menu tersebut dinilai telah memenuhi unsur dasar gizi, mulai dari karbohidrat, lauk, hingga buah sebagai pelengkap.
Namun, persoalan muncul pada kualitas bahan yang disajikan. Buah salak yang diterima siswa dilaporkan dalam kondisi tidak layak konsumsi. Bagian dalam buah tampak menghitam dan diduga telah membusuk.
Temuan ini memicu kekhawatiran. Program MBG yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi justru berpotensi menghadirkan risiko kesehatan apabila kualitas bahan pangan tidak terjaga.
Selain itu, tampilan menu secara keseluruhan juga dinilai kurang variatif dan tidak menggugah selera. Penyajian yang sederhana dengan pilihan lauk terbatas dianggap belum optimal dalam mendukung tujuan peningkatan gizi anak.
Sorotan kemudian mengarah pada aspek yang lebih mendasar, yakni pengawasan kualitas serta peran tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program. Idealnya, setiap menu MBG disusun, dikontrol, dan dievaluasi oleh ahli gizi guna memastikan keseimbangan nutrisi sekaligus keamanan pangan.
Jika ditemukan bahan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti buah yang diduga busuk, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait proses seleksi bahan, kontrol kualitas, hingga distribusi di lapangan.
Aktivis Sumenep, Muhsi Ramadhani, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan mencerminkan lemahnya pengawasan.
“Ini bukan sekadar soal ada nasi, lauk, dan buah. Kalau kualitasnya tidak layak, bahkan buahnya sudah busuk, ini justru berbahaya bagi kesehatan anak-anak,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, program MBG memiliki tanggung jawab besar karena menyasar kelompok rentan, yakni siswa. Karena itu, keterlibatan ahli gizi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas makanan.
“Di mana peran ahli gizi? Harusnya ada standar yang jelas dan pengawasan ketat sebelum makanan dibagikan. Jangan sampai yang lolos justru bahan yang tidak layak konsumsi,” katanya.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi.
“Jangan sampai program yang niatnya baik malah mencederai tujuan itu sendiri. Harus ada evaluasi serius, termasuk memastikan fungsi pengawasan berjalan, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Muhsi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan program agar publik dapat ikut mengawasi.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Padahal program ini sangat penting untuk masa depan anak-anak,” tukasnya.
